Eranusantara.co – Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah melalui kanal pengaduan digital menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data terbaru, jumlah laporan yang masuk terkait layanan publik kini telah menembus angka 73.000 aduan. Menariknya, mayoritas keluhan yang disampaikan oleh warga berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa lonjakan jumlah laporan ini merupakan indikator positif dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta mengontrol jalannya pemerintahan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, di mana jumlah aduan melalui platform SP4N-LAPOR! hanya tercatat sekitar 33 ribu laporan, angka saat ini menunjukkan kenaikan yang sangat tajam.
Bima menjelaskan bahwa selain masalah jalan, masyarakat juga banyak menyoroti isu ketertiban umum, kelestarian lingkungan hidup, urusan kependudukan, hingga persoalan hak-hak pekerja. Ia menekankan bahwa penyelesaian masalah-masalah ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya bersifat insidental.
"Masalah infrastruktur jalan, misalnya, berkaitan erat dengan perencanaan, penganggaran, hingga desain teknis. Begitu juga dengan ketertiban umum yang membutuhkan sistem kolaboratif, bukan sekadar penanganan kasus per kasus," ujar Bima Arya saat memberikan sambutan di Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2026).
Meski partisipasi masyarakat meningkat, Bima memberikan catatan kritis terhadap kinerja pemerintah daerah (pemda). Saat ini, baru sekitar 62% pemerintah daerah yang mengikuti evaluasi kinerja pengelolaan pengaduan. Bahkan, baru 12% pemda yang memiliki tim khusus untuk menangani laporan warga secara profesional. Yang lebih memprihatinkan, pemanfaatan data pengaduan untuk perbaikan kebijakan baru mencapai angka 45%. Banyak pemda yang dianggap hanya menjadikan kanal pengaduan sebagai formalitas belaka tanpa tindak lanjut yang nyata.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa SP4N-LAPOR! bukan sekadar kotak saran digital. Platform ini harus berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang memastikan suara rakyat didengar, ditangani, diselesaikan, dan yang paling penting, dijadikan basis data untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
Rini memaparkan bahwa saat ini sudah ada 718 instansi yang terhubung dengan sistem tersebut. Sejak adanya kerja sama antarlembaga, jumlah aduan yang dikelola melonjak drastis, dari yang awalnya hanya ratusan menjadi jutaan laporan. Rata-rata laporan yang masuk setiap harinya pun meningkat dua kali lipat.
"Semakin tinggi jumlah aduan terhadap pemerintah pusat, itu bukan berarti kinerja pemerintah semakin buruk. Sebaliknya, ini menunjukkan masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik," tutup Rini.
