EraNusantara – Presiden Prabowo Subianto tercatat telah dua kali melakukan pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan, sebuah langkah strategis yang menarik perhatian publik dan pelaku ekonomi. Dimulai dari Sri Mulyani Indrawati, kemudian Purbaya Yudhi Sadewa, hingga kini Suahasil Nazara, setiap figur membawa pendekatan unik dalam mengelola fiskal negara. Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan cerminan dari strategi berkelanjutan pemerintah dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan memastikan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang terus berubah. Idealnya, penyegaran posisi Menteri Keuangan dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang adaptif dan progresif.
Arsitek Fondasi: Era Sri Mulyani Indrawati
Periode awal pemerintahan Prabowo, sejak 21 Oktober 2024 hingga 8 September 2025, ditandai oleh kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati. Beliau dikenal sebagai arsitek kebijakan fiskal yang berhati-hati, fokus pada peletakan fondasi kuat dan menjaga kredibilitas APBN. Prioritasnya meliputi pengendalian defisit anggaran, persiapan kerangka APBN 2025, pengawalan program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, sekolah unggulan, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, reformasi perpajakan dan penguatan koordinasi kebijakan fiskal-moneter menjadi fokus utama. Di bawah kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi berhasil dipertahankan di kisaran 5 persen. Pada akhir masa jabatannya, realisasi APBN per 31 Agustus 2025 menunjukkan pendapatan negara Rp1.638,7 triliun (menurun 7,8% secara tahunan) dan belanja Rp1.960,3 triliun (naik 1,5% secara tahunan), menghasilkan defisit Rp321,6 triliun atau setara 1,35% terhadap PDB.
Akselerator Pertumbuhan: Jejak Purbaya Yudhi Sadewa
Estafet kepemimpinan berlanjut kepada Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat dari 8 September 2025 hingga 14 September 2026. Purbaya membawa angin segar dengan pendekatan yang lebih agresif, menekankan pentingnya kebijakan fiskal sebagai motor penggerak ekonomi. Pandangannya adalah bahwa fiskal harus memastikan roda perekonomian terus bergerak, kredit mengalir ke sektor produktif, investasi tumbuh, dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Terobosan utamanya adalah kebijakan memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini bertujuan meningkatkan likuiditas perbankan, mendorong penyaluran kredit, menurunkan biaya dana, serta menggerakkan konsumsi dan investasi. Hasilnya cukup memukau: pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39% pada Triwulan IV 2025, melonjak ke 5,61% pada Triwulan I 2026 (tertinggi dalam 13 tahun terakhir), dan 5,29% pada Triwulan II 2026. Purbaya juga berperan sebagai "peredam guncangan" (shock absorber) dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi di tengah gejolak geopolitik Timur Tengah pada awal 2026, yang berhasil menjaga daya beli masyarakat. Kinerja fiskal di akhir jabatannya (Juli 2026) menunjukkan pendapatan Rp1.734,0 triliun (naik 21,3% secara tahunan) dan belanja Rp1.969,6 triliun (naik 18,2% secara tahunan), dengan defisit Rp235,6 triliun atau setara 0,91% terhadap PDB.
Penyeimbang dan Teknokrat: Tantangan Suahasil Nazara
Kini, tongkat estafet dipegang oleh Suahasil Nazara, yang dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Suahasil bukanlah wajah baru di lingkungan Kementerian Keuangan; ia memiliki rekam jejak panjang sebagai teknokrat, mulai dari anggota Tim Ahli Desentralisasi Fiskal pada 2009, Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada 2016, hingga Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pengalamannya yang kaya, karakter kepemimpinan yang relatif tenang, berbasis kajian, dan institusional diharapkan mampu membawa stabilitas dan kesinambungan kebijakan fiskal. Tantangan utamanya adalah menjembatani kebutuhan antara menjaga kredibilitas APBN dengan memastikan anggaran tetap menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Pasar dan pelaku ekonomi menantikan kepastian di tengah dinamika pergantian ini.
Saling Melengkapi Demi Target Ambisius
Jika dicermati, perbedaan pendekatan antara Sri Mulyani, Purbaya, dan Suahasil tidak harus dibaca sebagai pertentangan mutlak. Ketiganya merepresentasikan penekanan yang berbeda namun saling melengkapi dalam satu ekosistem kebijakan fiskal. Sri Mulyani membangun fondasi yang kokoh dan menjaga kehati-hatian, Purbaya memberikan dorongan agresif untuk pertumbuhan ekonomi, dan Suahasil kini memiliki peluang untuk menyatukan kedua pendekatan tersebut dalam sebuah keseimbangan kebijakan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Ini adalah evolusi strategi fiskal yang dinamis, menunjukkan adaptasi pemerintah terhadap berbagai fase dan kebutuhan ekonomi.
Untuk mencapai target ambisius Presiden Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, kebijakan fiskal di bawah Suahasil perlu dirancang secara cermat. Ini bukan hanya tentang stimulus atau ekspansi belanja semata, melainkan juga peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab. Suahasil harus mampu menyeimbangkan keberanian dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kehati-hatian dalam mengelola risiko fiskal.
Pada akhirnya, keberlanjutan fiskal melampaui sekadar angka defisit. Ini adalah tentang bagaimana setiap rupiah APBN dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat, tanpa mengorbankan ruang fiskal bagi generasi mendatang. Demikian disampaikan oleh Kamrussamad, Juru Bicara Partai Gerindra.
Editor: Rockdisc
