EraNusantara – Pemerintah Indonesia menunjukkan respons cepat terhadap dampak parah bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan rencana ambisius untuk merehabilitasi dan mencetak ulang lahan sawah yang rusak total seluas 11.000 hektare (ha). Program vital ini dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2026, dengan alokasi anggaran fantastis yang telah disiapkan.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025), Mentan Amran menjelaskan bahwa dari total 70.000 hektare sawah yang terdampak bencana, 11.000 hektare di antaranya memerlukan pembangunan ulang secara menyeluruh. "Ada 70.000 hektare sawah rusak, tapi yang betul-betul harus dibangun kembali itu 11.000," tegas Amran, menyoroti skala kerusakan yang membutuhkan intervensi serius demi menjaga ketahanan pangan nasional.
Amran memastikan bahwa proses pemulihan lahan sawah ini akan segera bergulir. "Kita Januari langsung jalan, anggarannya sudah ada," ujarnya. Untuk merealisasikan target pembangunan ulang 10.000 hingga 11.000 hektare, pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengembalikan produktivitas pertanian di wilayah terdampak secepat mungkin.
Tak hanya sawah, Mentan juga menjamin perbaikan akan meluas ke lahan perkebunan lain yang turut hancur akibat bencana. "Bukan sawah saja, ada kopi, ada kakao, bibitnya kita sudah siapkan tahun 2026," tambahnya. Selain itu, petani di wilayah terdampak juga akan menerima bantuan benih dan alat mesin pertanian (alsintan) secara gratis, sebuah langkah komprehensif untuk mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan memastikan petani dapat kembali berproduksi.
Lantas, dari mana sumber anggaran sebesar itu? Direktur Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA Kemenkeu), Tri Budhianto, memberikan pencerahan terkait strategi pendanaan pemerintah. Menurutnya, pemerintah memiliki pendekatan "pintar" dengan memanfaatkan anggaran cetak sawah yang sudah dialokasikan setiap tahun. "Anggaran cetak sawah untuk optimalisasi lahan itu setiap tahun ada, lokasinya mungkin yang berbeda-beda. Jadi tinggal Kementan memfokuskan untuk tahun depan memulihkan lahan yang ada di wilayah bencana dulu," jelas Tri, seperti dikutip dari eranusantara.co, saat ditemui di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Tri memberikan gambaran konkret mengenai ketersediaan dana. Pada tahun 2025, misalnya, anggaran cetak lahan dialokasikan sebesar Rp 10,9 triliun untuk 160,5 ribu hektare. Hingga Oktober 2025, realisasinya telah mencapai 60,6% atau Rp 6,6 triliun. Lebih lanjut, untuk tahun 2026, disiapkan anggaran lumbung pangan sebesar Rp 23,7 triliun yang mencakup cetak sawah dan optimasi lahan seluas 550 ribu hektare. Anggaran masif ini, kata Tri, bisa diprioritaskan sepenuhnya untuk area bencana, tanpa perlu mencari pos anggaran baru.
"Prinsipnya adalah dimungkinkan karena anggarannya memang tahun depan ada, tinggal kita mengalihkan fokusnya dulu, semuanya difokuskan di wilayah yang bencana," pungkas Tri. Ini menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu mencari dana baru, melainkan mengoptimalkan alokasi yang sudah ada, menunjukkan efisiensi dan kesigapan dalam menghadapi krisis pangan pasca-bencana demi kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan nasional.
Editor: Rockdisc
