Eranusantara.co – Masalah klasik yang terus menghantui sektor peternakan di Indonesia, yakni fluktuasi harga dan kelangkaan pakan, kini mendapat perhatian serius dari parlemen. Komisi IV DPR RI secara resmi mengusulkan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto segera membentuk sebuah lembaga atau badan khusus yang didedikasikan untuk mengelola kebutuhan pakan ternak secara nasional.
Langkah strategis ini diusulkan sebagai solusi konkret untuk memutus rantai distribusi yang selama ini dianggap merugikan peternak kecil. Selama ini, ketergantungan pada pihak swasta dalam proses impor bahan baku hingga distribusi pakan seringkali memicu lonjakan harga yang tidak terkendali di tingkat peternak, terutama pada sektor ayam petelur dan sapi.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa tata kelola pakan memerlukan koordinasi khusus agar tidak terjadi ketimpangan pasar. Menurutnya, badan khusus ini nantinya bertugas mengawasi mulai dari proses impor bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusian kepada peternak dengan harga yang tetap terjangkau.
"Mestinya pakan ternak ini dikoordinasi oleh suatu lembaga yang memang khusus mengurusi pakan, baik itu untuk ayam pedaging, ayam petelur, sapi, hingga kambing," ujar Titiek saat memberikan keterangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/10/2026).
Ia menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin ketersediaan bahan baku. Dengan adanya badan khusus, pemerintah diharapkan mampu melakukan intervensi pasar secara langsung, sehingga peternak tidak lagi menjadi korban dari permainan harga oleh oknum tertentu. Titiek juga berencana berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta Bulog untuk memastikan stabilitas harga komoditas utama seperti jagung.
"Saya akan menanyakan kepada Pak Menteri dan Bulog agar harga jagung bisa distabilkan. Mengingat klaim pemerintah kita sudah swasembada jagung, seharusnya kebutuhan peternak bisa terpenuhi dengan mudah dan harga yang kompetitif," tambahnya.
Keluhan ini muncul setelah para peternak yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN) menyampaikan kondisi kritis yang mereka alami. Suardi, perwakilan dari PPN, mengungkapkan bahwa komponen pakan menyerap biaya produksi yang sangat besar, yakni mencapai 50 persen untuk jagung dan 25 persen untuk bungkil kedelai.
Kondisi saat ini sangat kontradiktif. Di satu sisi, harga bahan baku seperti bungkil kedelai melonjak drastis dari harga normal Rp 7.200 per kilogram menjadi hampir Rp 10.000 per kilogram. Di sisi lain, harga jual telur di tingkat peternak justru merosot tajam hingga di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah.
"Kami mengalami kerugian besar. Selama enam bulan terakhir, harga telur di kandang terus merosot, sementara biaya modal pakan terus membengkak. Jika kondisi ini dibiarkan, banyak peternak rakyat yang terancam berhenti berproduksi," pungkas Suardi.
