Eranusantara.co – Dunia perdagangan digital tanah air tengah diguncang kabar mengejutkan. Sejumlah pelaku usaha atau seller di platform TikTok melaporkan hilangnya saldo penjualan mereka secara misterius. Tidak tanggung-tanggung, uang yang seharusnya menjadi hak para pedagang tersebut dilaporkan menguap hingga menyentuh angka nol rupiah. Menanggapi keresahan massal ini, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menyatakan sikap tegas untuk mengusut tuntas permasalahan tersebut.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah penjual datang langsung ke Kompleks DPR RI untuk mengadukan nasib mereka. Para korban mengaku mengalami kerugian yang sangat fantastis. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa nilai saldo yang hilang mencapai ratusan juta rupiah per individu. Salah satu korban melaporkan kehilangan dana sebesar Rp 549 juta, sementara korban lainnya mengalami kerugian sekitar Rp 566 juta. Fenomena ini terjadi setelah akun mereka dianggap melakukan pelanggaran terhadap kebijakan platform, yang berujung pada pembekuan dana secara sepihak.
Menanggapi laporan tersebut, Wakil Ketua BAM DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah serius. BAM DPR berencana memanggil perwakilan manajemen TikTok untuk memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban. Namun, Adian menjelaskan bahwa ada prosedur birokrasi yang harus diikuti karena TikTok bukanlah mitra kerja langsung dari BAM DPR.
"Untuk mengundang mereka, kami harus melalui mekanisme pimpinan DPR. Jadi, kami tidak bisa mengeluarkan undangan secara langsung begitu saja. Namun, kami akan tetap mengupayakan agar TikTok bisa dipanggil untuk memberikan penjelasan," ujar Adian dalam rapat internal BAM DPR di Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Meski terdapat kendala administratif dalam pemanggilan resmi, BAM DPR tidak akan tinggal diam. Adian memberikan sinyal kuat bahwa jika undangan resmi tidak kunjung direspons atau sulit dilakukan, maka anggota dewan akan mengambil langkah alternatif yang lebih agresif. Salah satunya adalah dengan mendatangi langsung kantor pusat TikTok yang berlokasi di kawasan Semanggi, Jakarta.
"Kalau bisa kita panggil, ya kita panggil. Tapi kalau mekanisme itu tidak memungkinkan, kami yang akan datang langsung ke kantor mereka. Lokasinya kan dekat, kalau pulang lewat sana. Kita harus siapkan berbagai alternatif agar masalah ini tidak berlarut-larut," tegas Adian.
Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi digital. BAM DPR berencana merumuskan rekomendasi khusus yang nantinya akan diserahkan kepada komisi terkait di DPR RI. Adian meyakini bahwa solusi terbaik dari kemelut ini adalah dengan mempertemukan semua pihak dalam satu meja. Dengan duduk bersama, diharapkan ada titik terang mengenai mekanisme pemulihan saldo para penjual yang telah menjadi korban kebijakan platform tersebut. Kasus ini kini menjadi sorotan tajam karena menyangkut kepercayaan publik terhadap keamanan transaksi di ekosistem social commerce.
