Eranusantara.co – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius untuk memperkuat penjagaan hutan Indonesia secara drastis, dengan menargetkan penambahan personel Polisi Hutan (Polhut) hingga mencapai 70.000 orang. Angka ini merupakan peningkatan signifikan dari jumlah Polhut saat ini yang hanya sekitar 4.500 personel. Langkah strategis ini, menurut Prabowo, merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mengamankan kekayaan alam dan kedaulatan negara.
Rencana penambahan personel Polhut ini akan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 3 hingga 4 tahun ke depan. Prabowo menjelaskan bahwa target awal yang realistis adalah mencapai 21.000 personel Polhut pada tahun 2027. Ia telah mengajukan usulan penambahan anggaran untuk program ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebuah indikasi serius dari komitmen pemerintah terhadap perlindungan lingkungan dan sumber daya alam.
"Saya telah mengajukan APBN, jika tidak salah, untuk penambahan dari 4.500 Polisi Hutan menjadi 70.000 Polisi Hutan. Saya tidak tahu berapa tahun bisa tercapai, namun target awal kami adalah 21.000 personel pada tahun 2027," ujar Prabowo dalam sebuah acara Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara oleh Satuan Tugas Pemberantasan Kekayaan Hutan (Satgas PKH) di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Pernyataan ini disampaikannya setelah berdiskusi singkat dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai detail pengajuan anggaran tersebut.
Penambahan jumlah Polhut ini dinilai krusial mengingat luasnya kawasan hutan di Indonesia yang mencapai puluhan juta hektare. Dengan personel yang terbatas, pengawasan terhadap praktik ilegal seperti pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, hingga perambahan hutan menjadi sangat menantang. Prabowo menegaskan bahwa peningkatan jumlah Polhut akan memperketat pengawasan, sehingga kekayaan alam Indonesia dapat terlindungi secara optimal dari berbagai ancaman.
Selain memperkuat jajaran Polisi Hutan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan di jalur perbatasan dan pintu masuk negara. Prabowo menyoroti pentingnya penguatan Bea Cukai serta aparat keamanan lainnya. Rencana ini mencakup penambahan personel dan armada kapal patroli untuk mengawasi ratusan pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas, yakni untuk mencegah praktik penyelundupan barang ilegal, narkotika, serta kejahatan transnasional lainnya yang kerap memanfaatkan celah di area perbatasan.
"Demikian juga Bea Cukai, kita memiliki sekian ratus pelabuhan, sekian ratus lapangan terbang. Berapa petugasnya? Berapa kapalnya? Demikian juga aparat-aparap keamanan kita lainnya, kita paham betul tantangan ini. Karena itu, kita akan mengejar dan memperbaiki sistem pengamanan kita secara menyeluruh," pungkas Prabowo, menegaskan visi pemerintah untuk menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi dan tangguh, baik di darat, laut, maupun udara. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga kedaulatan dan kekayaan Indonesia dari berbagai bentuk eksploitasi dan ancaman.
