EraNusantara – Kabar baik bagi masyarakat Indonesia! Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi mengumumkan perpanjangan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras hingga penghujung Februari 2026. Keputusan strategis ini diambil sebagai upaya proaktif pemerintah untuk meredam potensi gejolak harga di tingkat konsumen, didukung oleh ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level optimal.
Direktur SPHP Bapanas, Maino Dwi Hartono, menegaskan pentingnya keberlanjutan program ini. "SPHP beras sangat krusial untuk terus diimplementasikan. Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah yang kini mencapai puncaknya, intervensi pasar melalui program ini menjadi instrumen efektif untuk menstabilkan harga. Tujuannya jelas, agar setiap lapisan masyarakat dapat mengakses beras berkualitas dengan harga yang adil dan terjangkau," ungkap Maino dalam pernyataan tertulis yang diterima eranusantara.co pada Rabu (4/2/2026).
Program SPHP beras ini sendiri merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa di tahun 2025, yang berhasil dieksekusi pada awal 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) oleh Bapanas. Perpanjangan hingga akhir Februari 2026 ini diharapkan dapat dioptimalkan sepenuhnya oleh Perum Bulog, berkolaborasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.
"Dalam periode perpanjangan ini, kami secara aktif mendorong Perum Bulog di seluruh wilayah untuk memaksimalkan penjualan beras SPHP melalui berbagai saluran, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM) dan kanal distribusi lainnya," tambah Maino. Ia juga meminta Tim Satgas Saber Pelanggaran Pangan Bapanas yang tengah bertugas di daerah untuk turut serta mempercepat penyaluran beras SPHP demi efektivitas program.
Realisasi dan Target Penyaluran Beras SPHP
Hingga 31 Januari 2026, data menunjukkan realisasi penjualan beras SPHP telah mencapai angka impresif 902,7 ribu ton. Angka ini merupakan bagian integral dari perpanjangan program SPHP beras tahun anggaran 2025 yang terus bergulir.
Pemerintah menaruh harapan besar agar Perum Bulog dapat semakin mengintensifkan penyaluran beras SPHP kepada masyarakat hingga akhir Februari 2026, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan. Berdasarkan arahan Bapanas, Bulog diinstruksikan untuk mengoptimalkan penjualan melalui beragam kanal distribusi yang telah ditetapkan. Ini mencakup pengecer di pasar-pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, berbagai outlet pangan yang dibina oleh pemerintah daerah dan BUMN, koperasi pemerintah daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM), Rumah Pangan Kota, hingga jaringan swalayan dan ritel modern.
Dukungan Anggaran dan Tantangan Administrasi
Sementara itu, untuk program SPHP beras tahun 2026, kabar gembira datang dari Kementerian Keuangan yang telah menyetujui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada akhir Januari 2026. Anggaran senilai Rp 4,97 triliun ini setara dengan subsidi penjualan sekitar 828 ribu ton beras SPHP kepada masyarakat. Namun, terdapat tantangan administratif berupa proses pemindahan ABT ke dalam anggaran Bapanas, yang diperkirakan akan menunda dimulainya pelaksanaan SPHP beras tahun 2026 hingga Maret mendatang. Dengan dukungan finansial ini, Bapanas dan Perum Bulog berkomitmen untuk menjaga kontinuitas program tanpa adanya jeda.
Menanggapi upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memaparkan, "Per 31 Januari 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 902.748 ton, atau setara dengan 60,18% dari target tahunan yang ditetapkan." Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia.
Editor: Rockdisc
