Eranusantara.co – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru-baru ini membuat keputusan kontroversial yang menghentikan proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Langkah ini, yang menghentikan pembangunan di lahan seluas sekitar 8.000 meter persegi sebagai bagian dari area pengembangan 11 hektare dengan nilai investasi fantastis mencapai Rp 3,5 triliun, sontak memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom dan pelaku bisnis mengenai iklim investasi di Indonesia.
Penghentian sepihak ini terjadi di tengah ambisi pemerintah pusat untuk menarik investasi pusat data AI senilai Rp 360 triliun ke Tanah Air. Target ambisius ini dianggap realistis mengingat Indonesia kini memiliki 182 pusat data, yang sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta dan Batam. Pemerintah bahkan telah menetapkan beberapa kawasan strategis untuk pengembangan pusat data, meliputi Batam, Jawa Barat, Madura, dan Bali. Namun, polemik di Jatiluhur ini dikhawatirkan dapat menjadi sandungan besar.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (4/10/2026), mengungkapkan keprihatinannya. "Di Jawa Barat terjadi kisruh di mana pembangunan data center dihentikan sepihak oleh gubernur dengan berbagai alasan lingkungan hidup, pasokan air dan beragam alasan lainnya," kata Didik. Ia menegaskan bahwa praktik kebijakan yang merusak iklim investasi seperti ini menjadi kendala serius bagi masa depan perekonomian nasional, yang saat ini hanya mampu tumbuh moderat di angka 5%.
Didik menambahkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan suntikan investasi besar untuk memperkuat ekosistem pusat data. Namun, menurutnya, insiden di Jawa Barat ini tidak hanya mengancam peluang investasi di wilayah tersebut, tetapi juga berpotensi merembet dan berdampak negatif pada persepsi investor secara lebih luas terhadap kepastian hukum dan kebijakan di Indonesia.
Ia mengingatkan kembali pada pelajaran pahit di era 1980-an, ketika Indonesia pernah kehilangan momentum emas dalam industri semikonduktor. Kala itu, sejumlah raksasa teknologi global seperti Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto sempat mendirikan fasilitas perakitan chip di Jakarta dan Bandung. Namun, investasi berharga tersebut akhirnya kandas akibat intervensi kebijakan pemerintah yang dinilai keliru.
"Pada tahun 1985, terjadi konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi, yang kemudian dimenangkan oleh aliran kuno ortodoks dengan membatasi otomatisasi dan memaksa penyerapan tenaga kerja manual kepada investor," jelas Didik. Kebijakan yang tidak sejalan dengan tuntutan teknologi canggih tersebut membuat para investor hengkang dan memindahkan operasional mereka ke Penang, Malaysia.
Indonesia yang pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an sempat menjadi pemain kunci di industri semikonduktor Asia Tenggara, harus rela melihat posisinya digeser oleh Malaysia. Akibat kebijakan yang kurang tepat serta persaingan ketat dalam menarik investasi, peluang yang seharusnya menjadi milik Indonesia pun beralih. Kini, Malaysia menguasai sekitar 13% pangsa pasar global untuk aktivitas pengujian, perakitan, dan pengemasan chip.
Didik menilai situasi di Jawa Barat saat ini memiliki kemiripan dengan kejadian masa lalu, di mana investasi yang sudah berjalan dihentikan secara sepihak. Ia menekankan bahwa keputusan semacam ini merupakan pukulan telak bagi investor karena mengikis kepercayaan terhadap kepastian iklim investasi. "Pemerintah harus dengan segera mengantisipasi ganjalan dari pemerintah daerah, yang merusak iklim investasi. Pada sisi program di lapangan mulai dulu dari pemerintah daerah yang ramah investasi," tegasnya.
Di tengah bayang-bayang kekhawatiran ini, Batam justru muncul sebagai harapan baru. Kawasan ini berpeluang besar menjadi salah satu hub pusat data utama di Asia Tenggara, terutama karena Singapura mulai membatasi pembangunan pusat data baru akibat keterbatasan lahan dan energi. Di Batam, proyeksi investasi pusat data diperkirakan mencapai US$15 miliar hingga US$20 miliar, dengan target kapasitas sekitar 1,3 gigawatt.
Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai sekitar 7%, Batam dinilai berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung oleh investasi pusat data. Sejumlah investor besar telah mengumumkan rencana investasi di sana, termasuk komitmen US$1,7 miliar untuk pengembangan infrastruktur cloud dan AI di Indonesia. Amazon Web Services (AWS) bahkan berkomitmen menanamkan investasi US$5 miliar, sementara Firmus tengah membangun kampus pusat data di Batam dengan target kapasitas hingga 170.000 akselerator AI.
Secara nasional, kapasitas pusat data Indonesia diproyeksikan menembus 2.000 MW pada tahun 2030, dengan permintaan yang tumbuh rata-rata 16,8% per tahun berdasarkan proyeksi Bank Dunia. "Batam bisa mengambil peluang itu, didukung tiga faktor utama, dimana Indonesia merupakan pusat ekonomi digital terbesar di ASEAN dengan 200 juta lebih pengguna internet," pungkas Didik, menyoroti potensi besar yang dimiliki Indonesia, asalkan kebijakan investasi dapat dijaga konsistensinya.
