Eranusantara.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membeberkan strategi komprehensif untuk menambal proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan mencapai 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir tahun 2026. Langkah-langkah yang akan diambil meliputi penerbitan dua belas seri surat utang serta penarikan pinjaman program senilai US$1,8 miliar menjelang penutupan tahun anggaran.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menggelar lelang surat utang pada kuartal IV tahun 2026. "Saat ini, strategi kami berfokus pada pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85%. Untuk menutupi sisa kebutuhan pembiayaan di kuartal keempat, beberapa penerbitan instrumen keuangan masih akan kami laksanakan," ujar Suminto dalam konferensi pers APBN di kantor Kemenkeu, Minggu (11/10/2026).
Rincian jadwal lelang menunjukkan bahwa akan ada dua belas kali lelang Surat Berharga Negara (SBN) reguler. Ini terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) untuk instrumen konvensional dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang berbasis syariah. Lelang-lelang ini dijadwalkan secara rutin setiap hari Selasa sepanjang kuartal terakhir tahun ini.
Selain lelang SBN reguler, pemerintah juga telah merencanakan penerbitan SBN ritel. Instrumen yang akan ditawarkan meliputi Saving Bond Retail (SBR) seri 015 untuk investor konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) seri 017 bagi investor syariah. Namun, Suminto menambahkan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan penerbitan SBN dalam denominasi valuta asing atau yang dikenal sebagai global bond. Keputusan ini akan sangat bergantung pada dinamika dan kondisi pasar keuangan global yang masih menunjukkan volatilitas.
"Meski demikian, ruang untuk penerbitan global bond tetap terbuka, dengan catatan kondisi pasar harus mendukung. Dari sisi persiapan, kami telah merampungkan segala hal yang dibutuhkan, baik dari aspek dokumentasi hukum maupun dokumentasi transaksi, sebagai antisipasi jika kami memutuskan untuk menerbitkan SBN valas," paparnya.
Tak berhenti di situ, pemerintah juga berpotensi memanfaatkan fasilitas pinjaman program dari berbagai lembaga bilateral dan multilateral. Pinjaman ini diperkirakan mencapai US$1,8 miliar dan siap dicairkan pada kuartal IV-2026. "Selain itu, kami masih memiliki potensi penarikan pinjaman program dari mitra bilateral dan multilateral sebesar US$1,8 miliar yang siap ditarik pada kuartal keempat," imbuh Suminto.
Sebagai gambaran, hingga akhir September 2026, pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun. Angka ini muncul di tengah defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun pada periode yang sama. Penarikan utang ini setara dengan 59,4% dari target pembiayaan utang dalam APBN sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa pengelolaan pembiayaan utang ini tetap terjaga dengan baik. Ia membandingkan bahwa pembiayaan utang pada tahun ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN Rp775,9 triliun.
Secara lebih rinci, utang baru tersebut sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp497,5 triliun, yang merupakan 62,2% dari target APBN Rp799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan angka minus Rp3,2 triliun. "Jadi, sudah 62,2% dari target. Kami sangat cermat dalam memantau kondisi pasar SBN dan juga perkembangan ekonomi global," pungkas Suahasil, menekankan kehati-hatian pemerintah dalam mengelola fiskal negara.
