Eranusantara.co – Peternak ayam petelur di seluruh Indonesia kini menghadapi tantangan berat akibat lonjakan harga pakan yang signifikan, memicu kekhawatiran akan gulung tikar bagi banyak usaha peternakan rakyat. Menanggapi situasi genting ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso membuka peluang intervensi pemerintah, termasuk kemungkinan pemberian subsidi untuk menstabilkan biaya operasional.
Dalam keterangannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/10/2026), Menteri Budi Santoso mengakui bahwa kenaikan harga pakan tidak terlepas dari pengaruh faktor eksternal, seperti fluktuasi harga minyak dunia, serta dinamika kompleks dalam rantai pasok global. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak tinggal diam dan akan mencari solusi konkret demi menjaga keberlangsungan usaha para peternak.
"Kalau dari harga, ya salah satunya faktornya memang sekarang karena harga minyak tinggi dan sebagainya," ujar Budi, menjelaskan salah satu pemicu utama kenaikan harga pakan.
Peluang subsidi pakan ayam ini, menurut Budi, masih memerlukan kajian mendalam dan pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian terkait. Meskipun demikian, sinyal positif telah diberikan bahwa pemerintah serius mempertimbangkan langkah ini sebagai upaya mitigasi dampak kerugian yang dialami peternak. "Tetapi kan kemarin kami juga sudah sampaikan bagaimana mengatasi ini, apakah nanti akan ada subsidi atau bagaimana ya. Jadi kami memang belum ketemu lagi, tapi pemerintah akan mengambil langkah agar harga itu terjangkau oleh petani," tambahnya.
Secara spesifik, Budi mengindikasikan bahwa subsidi kemungkinan besar akan difokuskan pada komoditas bungkil kedelai (Soybean Meal/SBM), yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Komoditas ini merupakan salah satu komponen vital dalam formulasi pakan ayam. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi lintas sektor yang matang.
Langkah serupa pernah diterapkan pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe, dengan besaran subsidi mencapai Rp 2.000 per kilogram. Pengalaman ini bisa menjadi landasan bagi implementasi subsidi pakan ayam, meski dengan skema yang mungkin berbeda. "Kalau itu, itu kan yang kedelai, kedelai untuk untuk makan ya, kalau ini kan beda. Ini kan ini kan khusus untuk pakan, nah nanti akan dikoordinasikan," jelasnya, membedakan subsidi kedelai konsumsi dengan pakan.
Sebelumnya, jeritan para peternak ayam petelur dari berbagai penjuru tanah air, yang bernaung di bawah Pinsar Petelur Nasional (PPN), telah menggema di hadapan Komisi IV DPR RI. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10/2026), mereka membeberkan bagaimana lonjakan harga pakan telah mencekik operasional usaha mereka hingga ke titik kritis, mengancam penghentian produksi secara massal.
Suardi, perwakilan dari PPN, menjelaskan bahwa jagung dan bungkil kedelai merupakan dua komponen pakan yang menyumbang porsi terbesar dalam struktur biaya produksi peternak. "50% beban produksi peternak itu ada di jagung. Satu hal yang tidak kalah penting adalah 25% itu berasal dari bungkil kedelai," ungkap Suardi, menegaskan betapa krusialnya kedua bahan baku ini bagi kelangsungan usaha mereka.
Suardi merinci, harga normal bungkil kedelai biasanya berkisar antara Rp 7.200 hingga Rp 7.500 per kilogram. Namun, saat ini, harga komoditas vital tersebut telah melambung tinggi, mencapai Rp 9.900 bahkan Rp 10.000 per kilogram, terutama jika dibeli dari BUMN yang ditugaskan untuk impor dan distribusi. Kenaikan drastis ini menjadi beban yang tak tertahankan bagi peternak, mendorong pemerintah untuk segera mencari solusi yang efektif dan berkelanjutan.
