EraNusantara – Jepang menyuarakan protes keras atas keputusan China melarang ekspor barang dan teknologi "dwi-fungsi" ke sektor militernya. Langkah ini dinilai tidak dapat diterima dan terjadi di tengah memanasnya ketegangan bilateral, serta ancaman pembatasan lebih luas terhadap pasokan mineral logam tanah jarang (rare earth), komoditas vital incaran dunia.
Barang dwi-fungsi adalah produk, perangkat lunak, atau teknologi yang memiliki potensi penggunaan ganda, baik untuk keperluan sipil maupun militer. Ini mencakup mineral strategis yang krusial untuk produksi drone canggih dan chip semikonduktor, tulang punggung industri modern.
Ketegangan ini bermula dari pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, akhir tahun lalu, yang mengindikasikan bahwa potensi serangan China ke Taiwan bisa dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang. Beijing, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya, menuntut penarikan pernyataan tersebut, namun tidak dipenuhi.
Sebagai respons, pemerintahan Presiden Xi Jinping meluncurkan serangkaian tindakan balasan. Yang terbaru adalah larangan ekspor barang dwi-fungsi untuk pengguna militer Jepang atau tujuan apa pun yang dapat memperkuat kapabilitas militer negara tersebut.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Minoru Kihara, menegaskan, "Langkah seperti ini, yang secara spesifik hanya menargetkan negara kami, sangat berbeda dari praktik internasional, sama sekali tidak dapat diterima, dan sangat kami sesalkan." Dalam konferensi pers harian, Kihara menolak berspekulasi mengenai dampak spesifiknya terhadap industri Jepang, mengingat jenis barang yang terdampak belum jelas.
Pasar merespons negatif. Indeks saham Nikkei Jepang anjlok sekitar 1% pada Rabu (7/1/2026), berlawanan dengan tren penguatan di pasar AS dan Eropa. Saham kontraktor pertahanan utama seperti Kawasaki Heavy dan Mitsubishi Heavy terpukul, masing-masing turun sekitar 2%.
Ancaman tidak berhenti di situ. eranusantara.co melaporkan, mengutip China Daily, bahwa Beijing juga tengah mempertimbangkan pembatasan lanjutan terhadap ekspor logam tanah jarang ke Jepang. Jika diterapkan, kebijakan ini berpotensi mengguncang luas industri manufaktur Jepang, termasuk sektor otomotif yang menjadi salah satu pilar ekonominya.
Meskipun Jepang telah berupaya mendiversifikasi pasokan logam tanah jarang sejak China menahan ekspor mineral tersebut pada tahun 2010, negara matahari terbit ini masih sangat bergantung pada China untuk sekitar 60% impornya. Untuk jenis logam tanah jarang berat tertentu, yang esensial dalam magnet motor kendaraan listrik dan hibrida, ketergantungan Jepang terhadap China bahkan mendekati total.
Situasi ini menyoroti kerentanan rantai pasok global dan kompleksitas hubungan ekonomi-politik antarnegara adidaya di Asia Timur.
Editor: Rockdisc
