EraNusantara – Insiden keracunan massal yang menimpa lebih dari 500 santri dan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Sidoarjo, memicu reaksi keras dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Zulhas, sapaan akrabnya, menuntut pertanggungjawaban serius dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai dalam operasional program krusial ini.
Menurut Zulhas, akar masalah terletak pada pelanggaran standar operasional yang mendasar. Makanan yang seharusnya dikonsumsi sebelum pukul 10.00 pagi, justru baru tiba di tangan penerima manfaat pada pukul 11.00. "Tidak boleh ada toleransi. Makanan dimasak jam setengah enam, jam enam, seharusnya dimakan jam sepuluh, jam sebelas. Tapi dikirimnya jam sebelas," tegas Zulhas saat ditemui di JICC, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026), menggarisbawahi jeda waktu kritis yang berpotensi memicu kontaminasi.
Ketegasan Zulhas tak main-main. Ia menyatakan bahwa sanksi berat, mulai dari pemecatan hingga proses hukum, akan menanti para petugas yang terbukti sengaja melakukan pelanggaran atau kelalaian fatal. "Tegas, ya dipecat. Kalau yang sengaja, ya ditindak," ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah terhadap keselamatan penerima manfaat MBG.
Menindaklanjuti insiden ini, Zulhas telah memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil langkah konkret. Prioritas utama adalah penanganan para korban, diikuti dengan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti dan pihak yang bertanggung jawab atas dugaan insiden keamanan pangan tersebut.
Laporan pemeriksaan sementara dari Kepala BGN mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap standar kedisiplinan dalam penyelenggaraan dan penyajian MBG di SPPG Kalitengah. "Saya minta diperiksa sampai tuntas. Kalau terbukti kepala SPPG tidak bertanggung jawab, tindak tegas. Tidak ada toleransi. Memberi makan anak-anak kita adalah tanggung jawab yang sangat besar karena menyangkut kesehatan, keselamatan, dan masa depan manusia," ucap Zulhas dalam keterangan resminya, menekankan betapa vitalnya integritas program gizi ini.
Ia juga menegaskan bahwa penindakan tidak akan berhenti pada sanksi administratif semata. Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, proses pidana akan ditempuh tanpa ragu. "Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum, jangan ragu diproses sesuai ketentuan, termasuk diteruskan kepada aparat penegak hukum. Harus ada efek jera," tambahnya, mengingatkan seluruh Kepala SPPG dan pengelola dapur MBG akan tanggung jawab besar mereka.
Insiden Sidoarjo menjadi momentum evaluasi serius bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan dan disiplin operasional SPPG di seluruh Indonesia. Evaluasi sebelumnya terhadap 27.485 SPPG menunjukkan 3.515 SPPG di 324 kabupaten/kota belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dengan 3.060 di antaranya belum mengajukan dan 455 tidak memenuhi persyaratan. Pemerintah telah menindak tegas SPPG yang tidak memenuhi standar ini.
Penertiban juga menyasar aspek sumber daya manusia. Sebanyak 249 Kepala SPPG telah diberhentikan karena berbagai pelanggaran, termasuk insiden keamanan pangan, ketidakhadiran, kasus phishing, dan pelanggaran disiplin lainnya. Kini, setiap Kepala SPPG diwajibkan hadir sejak proses produksi dimulai sekitar pukul 02.00 dini hari hingga distribusi selesai sekitar pukul 08.00-09.00 pagi, guna memastikan setiap tahapan memenuhi standar keamanan dan kualitas.
"Program MBG terus kita perbaiki. Kita tidak hanya mengejar berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa banyak penerima manfaat. Yang utama adalah makanan harus aman, bergizi, dan prosesnya memenuhi standar. Kalau standar tidak dipenuhi, kita tindak," kata Zulhas, menegaskan prioritas kualitas dan keamanan.
Zulhas menutup pernyataannya dengan peringatan keras: setiap insiden keamanan pangan harus menjadi alarm bagi seluruh SPPG di Indonesia untuk meningkatkan disiplin, tidak hanya dalam memenuhi persyaratan administratif, tetapi terutama dalam menjalankan standar higiene, sanitasi, pengolahan, penyimpanan, penyajian, dan distribusi makanan. "Satu kejadian saja harus kita anggap serius. Apalagi kalau sampai ratusan anak terdampak. MBG adalah program untuk memperbaiki gizi dan masa depan anak-anak Indonesia. Karena itu, keselamatan mereka tidak boleh dikompromikan," pungkasnya.
Editor: Rockdisc
