EraNusantara – Rencana besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing mengguncang dunia usaha. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Prabowo dalam pidato May Day 2025, menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Kajian penghapusan sistem ini pun telah diserahkan kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru dibentuk.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel, dalam wawancara di Universitas Pertamina, Jakarta, Kamis (1/5/2025), menegaskan bahwa jika kebijakan penghapusan outsourcing resmi dikeluarkan, maka perusahaan wajib mematuhinya tanpa kompromi. "Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Perintah ya harus dilakukan," tegas Noel.
Namun, Noel juga menekankan perlunya kajian lebih mendalam terhadap aspek teknis penghapusan sistem ini. Ia menunggu hasil kajian Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang dibentuk Prabowo dan beranggotakan pimpinan serikat buruh seluruh Indonesia. Dewan ini memiliki tugas menelaah kondisi buruh, mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan, dan memberikan nasihat kepada Presiden.
Prabowo sendiri, dalam pidatonya di Monas, menyatakan keinginan kuat untuk menghapus outsourcing secepatnya. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya realisme. "Kita juga harus realistis, harus juga menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo, menyoroti potensi dampak negatif terhadap iklim investasi dan lapangan kerja jika kebijakan ini diterapkan secara tergesa-gesa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan secara matang dampak dari kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional.
Keputusan ini tentu akan berdampak signifikan bagi dunia usaha di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar maupun kecil perlu bersiap menghadapi perubahan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kepentingan buruh dan investor menjadi tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Langkah selanjutnya yang akan diambil pemerintah sangat dinantikan oleh seluruh stakeholders.
Editor: Rockdisc
