Eranusantara.co – Pemerintah Malaysia tengah bersiap meluncurkan reformasi besar-besaran di sektor ketenagakerjaan dengan rencana kenaikan upah minimum nasional yang signifikan. Kebijakan ini, yang menjadi bagian integral dari Anggaran Belanja Negara 2027, diproyeksikan mulai berlaku tahun depan dan akan membawa dampak positif bagi jutaan pekerja di Negeri Jiran. Kenaikan ini tidak hanya menyasar pekerja umum, tetapi juga secara khusus menargetkan lulusan universitas dan karyawan di perusahaan-perusahaan terafiliasi pemerintah.
Berdasarkan rincian anggaran yang diungkap, upah minimum nasional Malaysia akan mengalami peningkatan substansial. Dari semula RM 1.700 (sekitar Rp 7,44 juta dengan kurs Rp 4.378/RM 1), upah minimum akan naik menjadi RM 2.000 (setara Rp 8,75 juta) per bulan. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya beli masyarakat secara langsung, tetapi juga mendorong standar hidup yang lebih baik bagi seluruh lapisan pekerja. Lebih dari itu, pemerintah juga menetapkan standar upah minimum yang lebih tinggi untuk kategori tertentu. Pekerja semiterampil dan para lulusan perguruan tinggi akan menikmati upah minimum sebesar RM 2.500, atau sekitar Rp 10,94 juta setiap bulannya. Sementara itu, karyawan di Government-Linked Investment Company (GLIC) dan Government-Linked Company (GLC) akan menerima upah minimum yang jauh lebih tinggi, mencapai RM 3.400, setara dengan Rp 14,88 juta per bulan.
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah MADANI untuk mengangkat martabat setiap warga negara. "Anggaran 2027 yang saya persembahkan hari ini adalah langkah penting dalam upaya berkelanjutan pemerintah MADANI untuk meningkatkan martabat setiap warga Malaysia, dengan aspirasi untuk mencapai langit dan menanamkan akar di bumi," ungkap Anwar melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu (10/10/2026). Ia menambahkan bahwa reformasi ini juga bertujuan untuk mengendalikan tekanan biaya hidup dan memastikan mahasiswa menerima upah yang layak, di samping berbagai inisiatif penting lainnya.
Selain reformasi upah, Anggaran 2027 juga mengalokasikan dana jumbo untuk subsidi dan bantuan kerakyatan, mencapai lebih dari RM 80 miliar (sekitar Rp 350,26 triliun). Dana tersebut mencakup subsidi bahan bakar sebesar RM 40 miliar (sekitar Rp 175,13 triliun) yang bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat, serta bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) sebesar RM 3,3 miliar (sekitar Rp 14,44 triliun) untuk kelompok rentan.
Pemerintah juga meningkatkan alokasi untuk program Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) menjadi RM 16 miliar (sekitar Rp 70,05 triliun). Setiap penerima manfaat STR akan mendapatkan bantuan sebesar RM 150 per bulan, atau total RM 1.800 (sekitar Rp 7,88 juta) per tahun. Sementara itu, bantuan SARA sebesar RM 200 akan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat dalam dua tahap: RM 100 menjelang Idulfitri dan RM 100 lainnya untuk memperingati 70 tahun kemerdekaan Malaysia. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga di tengah tantangan global.
Anwar Ibrahim menekankan komitmen pemerintahannya untuk terus bekerja keras memperkuat ekonomi negara. "Insya Allah, semua mesin pemerintah MADANI akan terus bekerja keras untuk memperkuat ekonomi negara dan memastikan bahwa buah kemakmuran dibagikan secara adil kepada setiap warga Malaysia," pungkasnya. Dengan kombinasi kenaikan upah dan bantuan sosial yang masif, pemerintah Malaysia di bawah kepemimpinan Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen kuatnya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil. Langkah-langkah ini dipandang sebagai fondasi penting untuk mencapai stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memastikan bahwa setiap warga Malaysia dapat merasakan langsung manfaat dari kemajuan negara.
