Eranusantara.co – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan tegas membantah narasi yang menyebut Indonesia berada dalam kondisi "gelap". Dalam sebuah forum internasional, ia memaparkan serangkaian indikator positif yang justru menunjukkan bahwa Indonesia kini "terang benderang", terutama dalam sektor ketahanan pangan nasional yang menjadi fondasi utama stabilitas negara. Pernyataan ini disampaikan Hashim di hadapan para peserta International Sustainability Forum yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/10/2026).
Hashim menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras, sebuah capaian yang datang lebih cepat dari target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini telah menembus angka sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah secara signifikan. "Gudang-gudang penyimpanan beras kita saat ini terisi penuh, bahkan per hari ini, cadangan beras pemerintah telah mencapai sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah dengan cepat," jelasnya, menggambarkan kondisi lumbung pangan nasional yang sangat kuat.

Saking melimpahnya, kapasitas gudang milik pemerintah bahkan tidak lagi mampu menampung seluruh cadangan beras, sehingga memaksa pemerintah untuk menyewa gudang-gudang swasta. Hashim mengklaim, pencapaian ini merupakan momen bersejarah bagi Indonesia, menandai kembalinya swasembada beras setelah 42 tahun. "Ini adalah kali pertama Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam kurun waktu 42 tahun terakhir. Ini merupakan salah satu pencapaian besar kita," tegas Hashim. Ia menambahkan, keberhasilan ini diraih tiga tahun lebih cepat dari target, menjadi bukti nyata bahwa anggapan "Indonesia Gelap" tidak berdasar.
Tidak berhenti pada beras, pemerintah juga telah menetapkan target ambisius untuk mencapai swasembada kedelai dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Langkah strategis ini diambil untuk semakin memperkuat fondasi ketahanan pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Selain itu, Hashim juga menyebutkan program ambisius food estate seluas 2 juta hektar yang akan dikembangkan tanpa perlu mengalihfungsikan kawasan hutan di Papua, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus peningkatan produksi pangan. "Ketahanan pangan Indonesia secara mendasar sangat solid. Rakyat kita terjamin ketahanan pangannya," imbuhnya.
Keberpihakan pemerintah terhadap para petani juga diwujudkan melalui kebijakan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Salah satu kebijakan krusial adalah kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah/beras sebesar 50%, dari semula Rp 4.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Di samping itu, pemerintah juga memangkas harga pupuk sebesar 20%, sebuah langkah yang sangat meringankan beban biaya produksi petani.
Dampak dari kebijakan-kebijakan pro-petani ini sangat signifikan. Hashim menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan sekitar 120 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, khususnya pertanaman padi, kini mencapai level tertinggi sejak era 1980-an. Angka ini tidak hanya menunjukkan peningkatan pendapatan, tetapi juga stabilitas ekonomi bagi jutaan keluarga petani di seluruh nusantara.
Dengan data dan fakta konkret yang dipaparkan, Hashim Djojohadikusumo ingin menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga sedang bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan mandiri. Narasi "Indonesia Gelap" dinilai tidak relevan di tengah berbagai pencapaian dan upaya pemerintah dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat, khususnya di sektor pangan dan energi.