EraNusantara – Kabar gembira datang bagi sektor transportasi nasional. Pemerintah telah menyetujui kucuran dana tambahan signifikan untuk dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), senilai total Rp 209 miliar. Keputusan ini, yang diambil dalam rapat penting di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026), juga melibatkan persetujuan anggaran belanja tambahan (ABT) hingga triliunan rupiah untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) serta skema pendanaan inovatif bagi Perum Damri. Langkah ini digadang-gadang akan memperkuat konektivitas dan layanan publik di seluruh pelosok negeri.
Secara spesifik, alokasi dana tambahan sebesar Rp 209 miliar tersebut akan dibagi untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal perintis. PT ASDP Indonesia Ferry akan menerima porsi terbesar dengan Rp 139 miliar, sementara PT Pelni akan mendapatkan Rp 70 miliar. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, bahwa persetujuan ini diberikan secara langsung dan kolektif oleh pihak-pihak terkait. "Kebutuhan sekitar Rp 139 miliar untuk ASDP dan kurang lebih Rp 70 miliar untuk Pelni telah kami setujui bersama," ujar Prasetyo, menegaskan komitmen pemerintah.
Rapat koordinasi yang membuahkan keputusan penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Di antaranya adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, jajaran Komisi V DPR RI, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta COO BPI Danantara Dony Oskaria. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi tantangan pendanaan di sektor transportasi.
Tak hanya sektor laut, sektor transportasi darat juga mendapat perhatian. Perum Damri, yang menghadapi tantangan serupa dalam operasionalnya, turut mendapatkan persetujuan pendanaan. Namun, berbeda dengan Pelni dan ASDP, Damri tidak memerlukan tambahan anggaran secara spesifik, melainkan mencari skema pendanaan alternatif yang disepakati untuk dicarikan solusinya. "Permasalahan Damri serupa, namun fokusnya pada skema pendanaan, bukan tambahan anggaran. Kami berkomitmen mencari solusi terbaik," jelas Prasetyo, seperti dilansir oleh eranusantara.co.
Di luar BUMN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga memperoleh persetujuan signifikan untuk Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang berkisar antara Rp 2,3 triliun hingga Rp 2,4 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menyetujui alokasi dana jumbo ini. Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa ABT ini akan dialokasikan untuk sisa semester kedua tahun anggaran 2026. "Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk tahun anggaran berjalan, khususnya di semester kedua 2026, dengan estimasi sekitar Rp 2,3 hingga Rp 2,4 triliun," tutup Prasetyo, menandakan suntikan dana besar untuk berbagai program Kemenhub.
Rangkaian keputusan pendanaan ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi peningkatan kualitas layanan transportasi publik, memperlancar konektivitas antarwilayah, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di jalur-jalur perintis yang vital.
Editor: Rockdisc
