EraNusantara – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan tegas membantah narasi yang beredar luas mengenai dugaan pengambilalihan lahan masyarakat Papua dengan harga yang tidak wajar, bahkan disebut-sebut hanya Rp 100 ribu per hektare. Amran menegaskan bahwa informasi tersebut adalah fitnah keji yang sama sekali tidak mencerminkan realitas di lapangan.
Penegasan ini disampaikan Mentan Amran dalam acara bertajuk ‘Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak’ di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7) lalu. Acara yang dihadiri sekitar 2.000 kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dari seluruh Indonesia ini menjadi platform bagi Amran untuk meluruskan informasi yang simpang siur.
Dalam sesi dialog, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten, mengajukan pertanyaan yang menyinggung isu sensitif tersebut. Tamim meminta penjelasan agar generasi muda dapat melihat persoalan secara rasional di tengah banjirnya informasi yang belum terverifikasi.
"Fitnah itu bertebaran, salah satunya harga tanah Rp 100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," ujar Amran dalam keterangannya, Minggu (19/7). Ia menekankan pentingnya verifikasi fakta sebelum mempercayai informasi yang beredar.
Amran memaparkan, program pengembangan lahan pertanian di Papua yang digulirkan pemerintah bukanlah skema pengambilalihan kepemilikan tanah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah justru berinvestasi besar untuk membangun lahan sawah baru yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat adat setempat. Pembangunan ini dilengkapi dengan dukungan infrastruktur irigasi dan alat mesin pertanian (alsintan) modern yang diberikan secara cuma-cuma.
Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil mengembangkan sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut, menurut Amran, tetap berada di bawah kepemilikan masyarakat, sementara pemerintah mengucurkan bantuan senilai triliunan rupiah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
"Sawah itu milik rakyat, tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," jelasnya, menegaskan komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi lokal.
Selain itu, pemerintah juga mengirimkan ratusan alsintan, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, serta mendukung pengembangan komoditas unggulan sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa. Berbagai inisiatif ini, kata Amran, bertujuan untuk memastikan masyarakat Papua dapat mengelola lahan mereka secara mandiri dan berkelanjutan.
Amran juga menyoroti bagaimana narasi negatif yang beredar justru bertolak belakang dengan pengalaman nyata di lapangan. Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program ini, dengan peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri. Ia mencontohkan testimoni petani yang mengelola 3 hingga 4 hektare lahan dan mampu meraup pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan.
"Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp 15 juta sampai Rp 20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," beber Amran, menggarisbawahi dampak positif yang dirasakan langsung oleh petani.
Bahkan, Amran menceritakan pengalamannya saat kunjungan kerja ke Papua. Ia mengaku justru menerima aspirasi dari masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka. "Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," tuturnya, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.
Menurut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua ini tidak hanya mendapat dukungan kuat dari masyarakat setempat, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Amran mengajak generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. "Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," tambah Amran, menekankan pentingnya sikap kritis dan verifikasi informasi.
eranusantara.co
Editor: Rockdisc
