EraNusantara – Jakarta – Sebuah mandat penting baru saja diterima oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Setelah pertemuan strategis di Istana Kepresidenan, Djaka mengungkapkan bahwa tugas utamanya kini adalah mengencangkan sabuk pengawasan di seluruh perbatasan negara, khususnya di wilayah pesisir yang rentan, demi membendung arus penyelundupan barang-barang ilegal dan terlarang yang mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Djaka secara spesifik menyebutkan jenis barang yang menjadi target utama: mulai dari narkotika yang merusak generasi bangsa, hingga balpres atau pakaian bekas impor ilegal yang memukul telak industri tekstil domestik. "Dipanggil, tadi disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang," ujar Djaka kepada eranusantara.co di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Selasa lalu.
Ia menegaskan, "Ya narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang ya," menggarisbawahi urgensi penanganan masalah ini yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Untuk merealisasikan mandat ini, Bea Cukai telah menyiapkan serangkaian strategi komprehensif. Penambahan peralatan canggih dan peningkatan jumlah personel menjadi prioritas utama. Djaka menyoroti Laut Selat Malaka sebagai salah satu titik krusial yang memerlukan penjagaan ekstra ketat. "Di sepanjang laut Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir seratus lebih kapal ya, nanti kita akan, akan berdayakan semua. Tapi semuanya itu tergantung anggaran yang ada," jelasnya, menunjukkan kesiapan armada yang dimiliki namun tetap bergantung pada alokasi dana.
Kabar baiknya, dukungan finansial untuk misi penting ini telah diamankan. Djaka mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapatkan penambahan anggaran saat rapat di Badan Anggaran DPR. "Ya kita sudah dikasih penambahan anggaran kemarin pada saat rapat di badan anggaran," imbuhnya, menandakan komitmen pemerintah dan parlemen dalam mendukung penguatan Bea Cukai.
Penugasan khusus ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam melindungi sektor industri dalam negeri. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut hadir dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), menjelaskan bahwa Djaka memang diinstruksikan untuk segera menertibkan masuknya balpres tekstil impor ilegal. "Khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri," papar Airlangga. Pernyataan ini menegaskan betapa seriusnya dampak barang ilegal terhadap keberlangsungan usaha dan lapangan kerja di sektor tekstil.
Dengan mandat langsung dari Presiden dan dukungan anggaran yang memadai, Bea Cukai di bawah kepemimpinan Djaka Budhi Utama siap menghadapi tantangan berat di perbatasan. Misi ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga kedaulatan ekonomi dan melindungi masa depan industri nasional dari ancaman barang ilegal.
Editor: Rockdisc
