EraNusantara – Angka fantastis sebesar Rp 270 triliun yang diusulkan sebagai pagu indikatif Badan Gizi Nasional (BGN) untuk Tahun Anggaran 2027 kini menjadi sorotan tajam. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa usulan jumbo ini, yang diajukan oleh Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, dinilai terlalu besar dan tidak selaras dengan kebutuhan riil.
Agustina sendiri menilai bahwa pagu indikatif tersebut terlampau besar. Ia bahkan menegaskan bahwa kebutuhan anggaran riil, jika diselaraskan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), jauh di bawah angka tersebut. "Dengan asumsi 81 juta penerima manfaat, angka Rp 270 triliun untuk 2027 itu kami anggap masih terlalu besar. Jika kita bandingkan dengan RPJMN, selisihnya sangat signifikan," jelas Agustina saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Menyadari urgensi ini, BGN akan segera berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan untuk merevisi dan menghitung ulang proyeksi kebutuhan anggaran tahun depan. "Kami telah sepakat dengan DPR untuk diberikan waktu satu bulan guna menyusun ulang pagu ini. Pembahasan akan berlanjut dengan Kementerian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Angka detailnya belum bisa kami sampaikan, namun kami tegaskan bahwa asumsi 81 juta penerima manfaat yang melahirkan angka Rp 270 triliun itu masih kami pandang terlalu besar," imbuh Agustina.
Upaya penyisiran ulang anggaran ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga untuk memastikan ketepatan sasaran program. Sepanjang sisa tahun 2026, BGN berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan refocusing penerima manfaat. Masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan para pakar gizi, akan menjadi landasan penting dalam proses ini. Agustina mencontohkan, anak-anak SMA dari keluarga mampu, yang sebelumnya mungkin termasuk, berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari daftar penerima program gizi nasional.
"Kami terus melakukan simulasi untuk menemukan titik efisiensi terbaik. Proses ini memang belum final dan masih akan terus dibahas secara mendalam," terang Agustina saat audiensi di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Ia menambahkan, "Tujuan utama kami adalah memastikan indikator intervensi gizi nasional tercapai secara optimal, namun dengan penerima manfaat yang lebih fokus dan tepat sasaran, sesuai dengan proyeksi RPJMN 2027."
Editor: Rockdisc
