EraNusantara – Gelombang bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada akhir tahun 2025 telah memicu perhatian serius dari pemerintah pusat. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, tidak hanya meninjau langsung kondisi di lapangan, seperti yang terjadi di Desa Bincau, Martapura, Kabupaten Banjar, namun juga membawa kabar mengejutkan terkait dugaan penyebab di balik musibah ini.
Melalui unggahan video di akun Instagram resminya, Hanif memperlihatkan kondisi banjir di Desa Bincau yang mencapai ketinggian betis orang dewasa, sebagian besar dipicu oleh luapan Sungai Martapura. Namun, investigasi KLH tidak berhenti pada faktor alam semata. Kementerian telah mengantongi daftar sejumlah perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam praktik pembukaan lahan secara masif dan melanggar regulasi lingkungan.
"Kami telah melakukan pendataan terhadap beberapa entitas perusahaan yang diduga melanggar aturan dengan pembukaan lahan yang cukup besar. Kasus ini sedang didalami secara intensif oleh tim penegakan hukum kami," tegas Hanif dalam keterangannya yang dikutip oleh eranusantara.co pada Selasa (30/12/2025). Pernyataan ini mengindikasikan adanya potensi sanksi hukum dan denda ekonomi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah, mengingat dampak kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.
Menteri Hanif juga menekankan bahwa fenomena perubahan iklim adalah realitas yang tidak dapat dihindari, namun hal tersebut tidak membebaskan semua pihak dari tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. "Perubahan iklim itu nyata, dan kita wajib menjaga agar lingkungan di sekitar kita tetap terjaga," pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya mitigasi dan adaptasi yang berkelanjutan demi menjaga stabilitas ekonomi dan ekosistem.
Skala bencana banjir di Kalsel sendiri cukup meluas. eranusantara.co sebelumnya melaporkan bahwa Kabupaten Balangan juga diterjang banjir bandang yang menyebabkan kepanikan luar biasa, dengan ketinggian air mencapai atap rumah warga. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyatakan bahwa timnya terus berupaya melakukan evakuasi terhadap warga yang terjebak.
Lebih lanjut, data yang dihimpun dari Antara (Sabtu, 27/12/2025) menunjukkan dampak signifikan di Kabupaten Tabalong. Polres Balangan melaporkan bahwa setidaknya 1.466 rumah dan 1.615 Kepala Keluarga (KK) terdampak banjir bandang di delapan desa, meliputi Mayanau, Tebing Tinggi, Simpang Bumbuan, Simpang Nadong, Sungsum, Juuh, Gunung Batu, dan Langkap. Kapolres Balangan, AKBP Yulianor Abdi, menyebutkan bahwa banyak rumah warga mengalami kerusakan dari sedang hingga berat, menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi masyarakat setempat dan mengganggu roda perekonomian lokal.
Investigasi KLH ini diharapkan dapat mengungkap akar permasalahan, memberikan keadilan bagi korban, serta menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha agar senantiasa mematuhi regulasi lingkungan demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Rockdisc
