EraNusantara – Kabar baik menghampiri ribuan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai daerah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara resmi mengalokasikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) senilai fantastis Rp 7,66 triliun untuk tahun anggaran 2025. Kebijakan ini khusus ditujukan untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas bagi para pahlawan tanpa tanda jasa yang berstatus ASN di tingkat pemerintah daerah.
Angka persisnya mencapai Rp 7.666.857.066.000, sebuah nominal yang signifikan untuk menopang kesejahteraan guru. Penambahan anggaran ini secara spesifik menyasar guru-guru ASN yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan tidak menerima tambahan penghasilan lainnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk pemerataan dukungan finansial.
Dasar hukum dari kebijakan penting ini tertuang jelas dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 tahun 2025. Beleid yang mengatur tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah ini, telah ditetapkan dan ditandatangani langsung oleh Menteri Purbaya pada tanggal 22 Desember 2025.
Dalam diktum kesatu aturan tersebut, yang dirilis pada Minggu (28/12/2025), disebutkan secara eksplisit, "Menetapkan perubahan rincian alokasi dana alokasi umum berupa rincian alokasi tambahan dana alokasi umum tahun anggaran 2025 kepada pemerintah daerah dalam rangka pemberian dukungan pendanaan pembayaran komponen tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas guru aparatur sipil negara daerah yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tidak menerima tambahan penghasilan sebesar Rp 7.666.857.066.000."
Dengan adanya alokasi dana ini, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewajiban mutlak untuk segera menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR serta gaji ketiga belas bagi guru ASN daerah. Pembayaran ini harus dilakukan kepada masing-masing guru pada tahun anggaran 2025, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Apabila karena satu dan lain hal Pemerintah Daerah menghadapi kendala dalam menganggarkan dan merealisasikan seluruh pembayaran tersebut pada tahun 2025, regulasi ini memberikan kelonggaran namun tetap dengan kewajiban. Pemda wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pembayaran tersebut pada tahun anggaran berikutnya, memastikan hak guru tetap terpenuhi.
Sebagai bentuk akuntabilitas, setiap Pemerintah Daerah juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi pembayaran komponen THR dan gaji ketiga belas guru ASN daerah ini. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, paling lambat tanggal 30 Juni 2026.
Tim redaksi eranusantara.co telah berupaya mengonfirmasi lebih lanjut mengenai implementasi beleid ini secara langsung kepada pihak terkait, termasuk Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, serta Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro. Namun, hingga artikel ini ditayangkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
Editor: Rockdisc
