EraNusantara – Lembaga pemeringkat kredit global terkemuka, Moody’s Investors Service, baru-baru ini mengumumkan keputusan penting terkait peringkat kredit Indonesia. Meskipun mempertahankan peringkat pada level Baa2 yang menunjukkan kualitas investasi, Moody’s secara mengejutkan merevisi outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Perubahan ini sontak memicu respons dari jajaran pemerintah dan Bank Indonesia, yang berpendapat bahwa keputusan tersebut mungkin belum sepenuhnya menangkap arah kebijakan ekonomi terbaru yang tengah digulirkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026, Kamis (5/2/2025), mengungkapkan bahwa pergeseran outlook ini disinyalir terjadi karena banyak lembaga pemeringkat belum sepenuhnya memahami transformasi kebijakan ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesia. Menurut Airlangga, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memberikan penjelasan komprehensif kepada para investor global, khususnya mereka yang bernaung di lembaga riset asing, mengenai fundamental dan strategi baru Indonesia.
Airlangga menjelaskan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 memiliki fokus yang berbeda. APBN kini lebih diarahkan untuk mendanai program-program prioritas unggulan Presiden Prabowo Subianto, seperti program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, pemerintah kini mengandalkan peran strategis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Inilah yang membedakan. Kalau sebelumnya investasi banyak dilakukan melalui anggaran, sekarang kita sudah punya Danantara. Ini yang banyak rating agency atau capital di pasar keuangan global belum paham," terang Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga memaparkan bahwa kehadiran Danantara berfungsi sebagai katalis untuk "membuka" dan mereformasi perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Melalui Danantara, BUMN didorong untuk beroperasi layaknya sektor swasta, sebuah langkah reformasi yang selama ini kerap menjadi tuntutan dari berbagai pihak internasional. "Dengan Danantara, kita sebetulnya meng-unlock dan melakukan reform terhadap stake on enterprise yang selalu mereka minta untuk bisa dipisahkan, dan ini diminta juga untuk mereka bisa bergerak seperti private sector," tambahnya.
Dalam laporannya, Moody’s sendiri mengakui bahwa afirmasi peringkat Baa2 untuk Indonesia mencerminkan ketahanan ekonomi yang tetap kokoh. Hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil dan solid, serta kekuatan struktural seperti kekayaan sumber daya alam dan demografi yang menguntungkan, yang secara fundamental menopang prospek pertumbuhan jangka menengah. Kredibilitas kebijakan moneter dan prinsip kehati-hatian fiskal yang terjaga juga turut menopang stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia.
Namun, revisi outlook menjadi negatif dipengaruhi oleh pandangan Moody’s terhadap potensi risiko dari penurunan kepastian kebijakan. Lembaga tersebut mengkhawatirkan bahwa jika ketidakpastian ini berlanjut, dapat berimplikasi pada kinerja perekonomian nasional.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa penyesuaian outlook tersebut tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah gejolak dan ketidakpastian global yang tinggi, kinerja ekonomi domestik tetap menunjukkan soliditas yang mengesankan. Perry merinci bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 mencapai 5,39%, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tercatat tumbuh 5,1%. Inflasi juga berhasil dijaga pada level 2,92%, tetap berada dalam kisaran sasaran, sementara stabilitas nilai tukar Rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia.
"Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah," papar Perry dalam keterangan tertulis yang diterima eranusantara.co pada Kamis (5/2/2026). Ia menambahkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran yang didukung oleh infrastruktur stabil dan struktur industri yang sehat juga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Menariknya, dalam proyeksinya, Moody’s sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada pada kisaran 5% dalam jangka pendek hingga menengah, menunjukkan keyakinan terhadap ketahanan ekonomi. Defisit fiskal juga diproyeksikan akan tetap di bawah 3% PDB, sementara kebijakan moneter dianggap akan terus mendukung stabilitas inflasi. Lembaga pemeringkat ini juga memperkirakan rasio utang Pemerintah terhadap PDB akan tetap terjaga rendah, bahkan di bawah rata-rata negara-negara sebanding.
Meskipun demikian, Moody’s mengidentifikasi bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan basis penerimaan negara. Peningkatan penerimaan ini dianggap krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sembari tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam konteks ini, Moody’s mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mendorong penerimaan, antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
Perubahan outlook kredit oleh Moody’s ini menjadi sorotan penting yang menyoroti perlunya komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga global. Di satu sisi, pemerintah dan Bank Indonesia meyakini bahwa langkah-langkah strategis baru, khususnya melalui Danantara, akan memperkuat fundamental ekonomi. Di sisi lain, Moody’s melihat adanya potensi risiko dari perubahan arah kebijakan. Dinamika ini akan terus menjadi perhatian utama bagi para pelaku pasar dan investor global.
Editor: Rockdisc
