EraNusantara – Dalam sebuah pertemuan strategis di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/2/2026), Presiden terpilih Prabowo Subianto secara langsung menyampaikan instruksi krusial kepada perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Fokus utama arahannya adalah desakan agar dunia usaha mampu menggenjot penciptaan lapangan kerja baru di berbagai sektor vital, mulai dari industri tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga makanan dan minuman.
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, dalam keterangan tertulisnya yang diterima eranusantara.co pada Selasa (10/2/2026), menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo ini menjadi pendorong kuat bagi sektor swasta. "Dunia usaha siap mengambil peran aktif dalam memperluas kesempatan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Shinta. Ia menambahkan, penciptaan lapangan kerja yang masif membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha. APINDO, lanjutnya, berkomitmen untuk berkolaborasi dalam menarik investasi, meningkatkan kapasitas produksi, serta membuka lebih banyak peluang kerja di seluruh penjuru Indonesia.
Lebih lanjut, dalam audiensi tersebut, Presiden Prabowo juga meminta APINDO untuk proaktif memberikan masukan dan rekomendasi konkret. Hal ini khususnya terkait upaya strategis dalam mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku bagi industri manufaktur, yang merupakan salah satu pilar penting dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, Presiden dan APINDO juga menyepakati pandangan yang sejalan mengenai strategi peningkatan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak, namun tanpa membebani pelaku usaha yang selama ini telah patuh pada regulasi.
Harapan dan Tuntutan Strategis dari Dunia Usaha
Di sisi lain, APINDO juga menyampaikan serangkaian harapan dan tuntutan kepada pemerintah. Para pengusaha berharap pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap berbagai isu dan regulasi ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan iklim kepastian hukum yang kondusif bagi investasi dan keberlangsungan bisnis.
Dunia usaha juga menggarisbawahi pentingnya peran aktif pemerintah dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Mereka menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek pengupahan semata, melainkan juga harus mendorong peningkatan daya saing industri dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, iklim investasi yang sehat dapat terwujud.
Diskusi dalam pertemuan tersebut juga menyentuh isu krusial terkait kerja sama perdagangan internasional, termasuk progres Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) serta rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai perjanjian perdagangan lainnya. Bagi dunia usaha, langkah-langkah ini dipandang sebagai peluang emas untuk memperluas akses pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global.
"Peningkatan daya saing nasional tidak hanya bergantung pada perjanjian perdagangan, tetapi juga pada pembenahan struktural di dalam negeri," tegas Shinta. Ia menyoroti pentingnya mengatasi hambatan regulasi (debottlenecking), perizinan yang berbelit, efisiensi logistik, serta menekan biaya produksi. Hal ini krusial agar industri Indonesia mampu bersaing secara agresif dengan negara-negara tetangga di kawasan, seperti Vietnam yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi sangat pesat.
Pada kesempatan yang sama, dunia usaha juga menyuarakan perlunya kepastian hukum terkait tata ruang dan pertanahan melalui implementasi kebijakan satu peta nasional (one map policy). Selain itu, pelaku usaha menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo, termasuk program pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
APINDO juga kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat industrialisasi nasional. Kebijakan ini diyakini akan membawa manfaat besar bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Penguatan industrialisasi nasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Dunia usaha siap bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut," tutup Shinta Kamdani.
Editor: Rockdisc
