EraNusantara – Kabar penting datang dari Istana Negara. Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan perombakan di jajaran Menteri Keuangan, menunjuk Suahasil Nazara sebagai Bendahara Negara yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Perubahan ini, meski merupakan hak prerogatif Presiden dalam memastikan efektivitas pemerintahan, langsung menarik perhatian dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa pihaknya menerima keputusan tersebut. Namun, ada harapan besar yang dititipkan agar transisi ini tidak mengganggu stabilitas fiskal dan kepercayaan pelaku usaha serta investor.
"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," ujar Shinta saat dihubungi eranusantara.co, Selasa (15/9/2026).
Shinta menilai, sosok Suahasil Nazara bukanlah nama baru di kancah kebijakan fiskal nasional. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, diharapkan membawa kontinuitas dan pemahaman institusional yang krusial. "Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, kontinuitas tersebut kami harapkan dapat membantu menjaga agar transisi kepemimpinan tidak menimbulkan perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak," tambahnya, menyoroti pentingnya stabilitas di tengah gejolak global.
Ke depan, dunia usaha sangat berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Suahasil mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kredibilitas fiskal dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap dikelola secara prudent dan berkelanjutan, namun pada saat yang sama juga harus efektif sebagai instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat sektor riil.
Prediktabilitas juga menjadi kunci bagi pelaku usaha, terutama terkait kebijakan perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, belanja pemerintah, serta berbagai kebijakan fiskal yang berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis. Apindo berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, demi memberikan kepastian dalam perencanaan investasi dan ekspansi.
Tantangan yang menanti Menteri Keuangan baru tentu tidak ringan. Pemerintah perlu membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, serta kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi sama pentingnya. "Dunia usaha juga berharap kebijakan penerimaan tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek, tetapi tetap mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh," kata Shinta, menekankan pentingnya visi jangka panjang.
Selain itu, Shinta juga secara khusus meminta Suahasil untuk melanjutkan salah satu program penting yang diinisiasi oleh pendahulunya, Purbaya Yudhi Sadewa, yaitu Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) atau yang dikenal sebagai Satgas Debottlenecking. "Ya kami harapkan program tersebut akan terus berlanjut. Karena Kemenkeu sebagai institusi telah ditunjuk untuk memimpin satgas debottlenecking pemerintah," ujar Shinta.
Sejak diluncurkan pada 16 Desember 2025, Kanal Debottlenecking Satgas P2SP dirancang sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi, sekaligus memastikan tindak lanjut cepat dari Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait. Purbaya kala itu memimpin langsung Satgas ini, bahkan melakukan sidang terbuka untuk penyelesaian masalah. Sidang perdana dilakukan pada 23 Desember 2025, dan selama kepemimpinannya, belasan sidang telah digelar, termasuk kasus besar seperti mangkraknya proyek Gas Abadi Masela yang berhasil mencapai groundbreaking pada Juli 2026 setelah disidangkan Februari 2026. Keberlanjutan program ini diharapkan dapat terus menjadi "jalan tol" bagi kelancaran investasi dan operasional dunia usaha di Indonesia.
Editor: Rockdisc
