EraNusantara – Indonesia secara tegas menyatakan di hadapan forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa inisiatif pengendalian perubahan iklim bukanlah sebuah beban finansial atau penghalang kemajuan pembangunan. Sebaliknya, pemerintah memposisikannya sebagai elemen fundamental dalam strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh, membuka ribuan lapangan kerja hijau (green jobs) baru, serta mempercepat upaya pengentasan kemiskinan. Pernyataan visioner ini disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, dalam sesi Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mengukuhkan komitmennya terhadap aksi iklim global melalui pembaruan dokumen komitmen nasional, yaitu Enhanced NDC dan Second NDC, dengan target ambisius mencapai net-zero emissions pada tahun 2060. Jumhur menekankan bahwa paradigma pembangunan Indonesia sangat jelas: kemajuan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan, saling mendukung untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan serangkaian langkah konkret yang terintegrasi dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan energi, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan resiliensi masyarakat. Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use atau FOLU), Indonesia bertekad mencapai Nett Sink 2030, di mana kapasitas penyerapan gas rumah kaca akan melampaui emisi yang dihasilkan. Sementara itu, di sektor pengelolaan limbah, fokus utama adalah pengurangan emisi metana melalui perbaikan sistem pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, adopsi teknologi mutakhir, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Transformasi juga merambah sektor industri melalui dua pendekatan komplementer. Pertama, dekarbonisasi industri yang sudah ada, dan kedua, pembangunan industri-industri baru yang dirancang rendah karbon sejak awal. Inovasi dan penerapan teknologi Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab menjadi tulang punggung upaya ini, memanfaatkan potensi formasi geologi serta kapasitas teknologi yang terus berkembang di Indonesia.
Tidak berhenti di situ, Jumhur juga memaparkan berbagai inisiatif di sektor energi. Indonesia gencar mendorong pengembangan energi terbarukan berskala besar, termasuk pemanfaatan energi surya dan panas bumi yang melimpah. Penguatan ketahanan energi nasional juga diwujudkan melalui implementasi program biodiesel B50 secara nasional. Lebih lanjut, pengembangan ekosistem kendaraan listrik menjadi bagian integral dari transformasi industri rendah karbon, sekaligus menciptakan nilai tambah signifikan di dalam negeri.
"Transisi kita harus adil, teratur, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat," tegas Jumhur. Ia menambahkan bahwa transformasi energi wajib memperkuat ketahanan dan keterjangkauan pasokan energi, menciptakan lapangan kerja hijau yang layak, menghasilkan nilai tambah lokal, serta memberikan perlindungan bagi komunitas rentan. Visi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk tidak meninggalkan siapa pun dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.
Editor: Rockdisc
