EraNusantara – Di tengah desakan global untuk mengatasi krisis iklim yang semakin mendesak, Indonesia kembali menegaskan posisinya di kancah internasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, dengan lugas menyampaikan komitmen strategis Indonesia dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 di Markas Besar PBB, New York, Kamis (24/9/2026). Inti pesan yang disampaikan Jumhur jelas: pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua sisi mata uang yang harus bergerak maju secara simultan.
Jumhur menggarisbawahi bahwa Indonesia telah memaparkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) sebagai peta jalan ambisius menuju target net-zero emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat. Namun, visi ini tidak hanya berfokus pada angka emisi semata. Aksi iklim, menurutnya, harus terintegrasi dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan resiliensi masyarakat. "Paradigma pembangunan Indonesia sangat terang benderang: kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan wajib berjalan beriringan," tegas Jumhur, sebagaimana dikutip oleh eranusantara.co.
Berbagai langkah konkret telah dan sedang diimplementasikan di berbagai sektor. Jumhur merinci upaya pengurangan emisi dari pengelolaan limbah dan metana, dekarbonisasi industri, serta pengembangan sektor industri rendah karbon. Penerapan teknologi Carbon Capture, Utilisation, and Storage (CCUS) secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya berskala masif, hingga implementasi B50 untuk menopang ketahanan energi nasional, menjadi bukti keseriusan Indonesia. Tak ketinggalan, pengembangan kendaraan listrik juga menjadi prioritas sebagai bagian integral dari transformasi industri menuju rendah karbon, sekaligus memperkuat nilai tambah di dalam negeri.
Ia menekankan bahwa transisi menuju ekonomi hijau haruslah ‘adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat.’ Keberhasilan transisi ini, lanjut Jumhur, tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besaran investasi, melainkan juga dari aspek fundamental seperti keterjangkauan energi bagi seluruh lapisan masyarakat, ketersediaan lapangan kerja yang layak, penciptaan nilai tambah lokal, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang dapat dirasakan secara nyata.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga proaktif mengajukan tiga Solution Dialogues krusial yang menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pembiayaan serta implementasi nyata di tingkat komunitas.
Dialog pertama menyoroti pembiayaan iklim. Indonesia menegaskan bahwa skema pembiayaan harus selaras dengan kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (NAP), mencakup seluruh siklus mulai dari penyiapan program, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga proses pembelajaran. "Hibah dan pembiayaan yang sangat konsesional tetap memegang peranan vital untuk pengumpulan data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta aksi-aksi komunitas di garis depan," jelasnya.
Kedua, terkait pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, Indonesia mendesak dukungan yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses untuk kerugian dan kerusakan (loss and damage). Hal ini krusial bagi negara dan masyarakat yang paling terdampak oleh cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung secara gradual.
Ketiga, pengurangan metana menjadi contoh aksi iklim yang mampu memberikan dampak positif langsung bagi warga. Perbaikan manajemen sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, sistem data, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang akurat, inovasi teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah, tidak hanya menurunkan emisi metana—yang menyumbang 18,12% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2022—tetapi juga secara signifikan memperbaiki kualitas udara, kesehatan publik, dan layanan umum.
Sebagai negara kepulauan yang rentan, Indonesia menekankan bahwa adaptasi harus berjalan seiring dengan mitigasi. Untuk mengantisipasi kenaikan permukaan air laut, Indonesia tengah mengembangkan Giant Sea Wall di pesisir utara Jawa, seraya melindungi dan merestorasi ekosistem mangrove serta pesisir. Ini adalah upaya strategis untuk menjaga masyarakat, mata pencarian, dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir. "Indonesia memandang adaptasi sebagai perisai untuk melindungi capaian pembangunan, sebelum risiko iklim bermetamorfosis menjadi kerusakan yang jauh lebih besar," papar Jumhur.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues ini menggarisbawahi satu pesan fundamental: agenda lingkungan dan iklim bukanlah sekadar isu pelengkap dalam pembangunan. Setiap keputusan terkait energi, industri, investasi, pengelolaan limbah, pembiayaan, dan wilayah pesisir akan secara langsung menentukan ketahanan pangan, kualitas kesehatan, ketersediaan lapangan kerja, mutu lingkungan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim yang terus meningkat.
Menjelang Konferensi Para Pihak (COP31) di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam implementasi dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang konkret, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim. "Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mentransformasi ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," pungkas Jumhur.
Editor: Rockdisc
