EraNusantara – Gejolak geopolitik di Timur Tengah, terutama eskalasi konflik antara Iran dan aliansi Israel-Amerika Serikat, telah memicu kekhawatiran serius di kancah ekonomi global. Dampaknya merambat luas, mengganggu rantai logistik vital dan memicu lonjakan harga minyak dunia yang signifikan. Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi global, didesak untuk meningkatkan kewaspadaan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini menyoroti bahwa ancaman terbesar bukanlah pada harga, melainkan pada kemungkinan terhentinya pasokan energi.
Gelombang dampak ini telah terasa di berbagai negara. Filipina, tetangga dekat Indonesia, bahkan telah mengumumkan status darurat energi nasional. Sementara itu, negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam melaporkan kenaikan tajam pada harga bahan bakar minyak (BBM) mereka, menunjukkan betapa rentannya kawasan ini terhadap gejolak geopolitik.

Menanggapi situasi yang kian memanas, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa definisi "darurat energi" bagi Indonesia lebih condong pada isu ketersediaan pasokan. "Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan," ujarnya di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/3/2026) lalu.
Purbaya menambahkan, pada saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang memadai untuk menghadapi fluktuasi harga energi dan tidak ada rencana untuk mengubah postur anggaran hingga akhir tahun. Namun, ia menekankan bahwa keputusan final mengenai kebijakan subsidi atau penyesuaian harga akan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. "Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," jelas Purbaya.
Ia juga menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk melakukan perubahan signifikan pada harga minyak atau subsidi energi dalam APBN. "Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata," imbuhnya, mengisyaratkan pendekatan yang terukur dan berbasis data.
Untuk mendalami lebih lanjut prospek ekonomi Indonesia di tengah tantangan global ini, eranusantara.co akan menggelar forum strategis bertajuk "Outlook Ekonomi: Peran Penggerak Ekonomi Nasional". Acara ini dirancang sebagai wadah dialog konstruktif yang mempertemukan regulator, legislator, pemerintah, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan ekonomi.
Forum ini bertujuan untuk membangun kesepahaman bersama mengenai strategi penguatan fiskal, menjaga stabilitas sistem keuangan, mempercepat investasi, serta mengembangkan sektor-sektor kunci pendorong pertumbuhan nasional di tahun 2026. Acara akan dilaksanakan di Menara Bank Mega, Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 April 2026 mendatang.
Sejumlah figur penting dijadwalkan hadir sebagai pembicara, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, hingga Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
Editor: Rockdisc