<strong>Eranusantara.co – </strong> Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan langkah strategis besar dalam memperkuat fondasi data nasional melalui jalinan kerja sama internasional. Di sela-sela agenda Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom), BPS berhasil mengamankan sejumlah kesepakatan penting dengan berbagai negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Langkah ini diambil untuk menyinkronkan standar data, mulai dari sektor ekonomi syariah hingga isu kemiskinan global.
Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara langsung menandatangani berbagai nota kesepahaman yang mencakup spektrum luas. Salah satu poin krusial adalah kerja sama bilateral dengan GASTAT Arab Saudi. Kemitraan ini akan difokuskan pada pengembangan statistik haji dan umrah, pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, serta sinkronisasi data ekspor-impor guna memperbaiki akurasi statistik perdagangan antarnegara.
Tak hanya dengan Arab Saudi, BPS juga mempererat hubungan dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). Kerja sama dengan Turki ini akan menitikberatkan pada pertukaran pengalaman mengenai pelaksanaan sensus modern, integrasi data administrasi, serta percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan statistik resmi. Sementara itu, rencana kerja sama dengan CAPMAS Mesir tengah dipersiapkan untuk ditandatangani dalam agenda kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia dalam waktu dekat, yang fokus pada modernisasi standar statistik internasional.
Sektor sosial juga menjadi perhatian utama. Melalui pertemuan dengan Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia berencana memimpin pengembangan statistik kemiskinan multidimensi. Menariknya, Indonesia diproyeksikan akan menjadi negara percontohan bagi negara-negara Islam lainnya, seperti Yordania dan Malaysia, dalam menerapkan metode penghitungan kemiskinan yang lebih komprehensif.
Di sisi lain, BPS juga memaparkan transformasi besar dalam sistem statistik nasional. Indonesia tengah bersiap menuju Sensus Penduduk 2030 dengan mengedepankan pemanfaatan data administrasi dan registrasi penduduk yang terintegrasi. Hal ini bertujuan agar pembaruan data dapat dilakukan secara cepat, berkelanjutan, dan tetap akurat melalui verifikasi lapangan yang ketat.
Dalam aspek ekonomi, BPS tengah mempersiapkan implementasi System of National Accounts (SNA) 2025. Pembaruan ini sangat penting agar statistik ekonomi nasional mampu menangkap dinamika struktur produksi, pola konsumsi, hingga aktivitas ekonomi informal secara lebih mendalam. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPS memanfaatkan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga yang tidak dibayar, yang diperkirakan mencapai 13,63 persen dari PDB Indonesia pada tahun 2023.
Melalui rangkaian kerja sama internasional ini, Indonesia tidak hanya memperkuat kualitas datanya sendiri, tetapi juga memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam pengembangan standar statistik di dunia Islam. Informasi yang dilaporkan oleh eranusantara.co ini menunjukkan bahwa akurasi data adalah kunci utama dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
