EraNusantara – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini membongkar rahasia di balik lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena birokrasi yang berbelit dan aturan yang tumpang tindih. Dalam sebuah pernyataan di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025), Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa banyak peraturan justru menghambat kemajuan ekonomi negara. "Peraturan-peraturan yang kita bikin sendiri, yang menghambat diri kita sendiri, birokrasi yang bertele-tele," tegasnya.
Sebagai ilustrasi, Prabowo mencontohkan kasus penyaluran pupuk subsidi. Sebelum dilakukan reformasi regulasi, proses penyaluran pupuk dari pabrik hingga ke tangan petani memerlukan 145 peraturan yang rumit. Bayangkan, prosesnya membutuhkan tanda tangan menteri, paraf menteri, persetujuan gubernur, bahkan hingga persetujuan camat! Kondisi ini menyebabkan pupuk subsidi menjadi langka dan harganya melambung tinggi, mempengaruhi produktivitas pertanian secara signifikan.
Namun, setelah Prabowo memimpin penyederhanaan regulasi tersebut, proses penyaluran pupuk kini jauh lebih efisien. "Saya coret itu semua. Dari pabrik langsung ke Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)," ungkap Prabowo. Hasilnya? Produktivitas pertanian meningkat drastis. Pupuk yang sebelumnya langka dan mahal kini mudah diakses oleh petani. Kisah ini membuktikan betapa birokrasi yang berbelit dapat menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Reformasi regulasi yang berani dan terarah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas nasional. Inilah bukti nyata bahwa penyederhanaan birokrasi bukan hanya wacana, tetapi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Editor: Rockdisc
