EraNusantara – Keresahan masyarakat Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait lonjakan harga beras yang sempat menyentuh angka fantastis Rp 30.000 per kilogram, kini menemukan titik terang. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara langsung turun tangan, memastikan ketersediaan pasokan dan menstabilkan harga beras di wilayah kepulauan tersebut. Setelah intervensi pemerintah, harga beras di Alor dilaporkan kembali normal, setara dengan harga di ibu kota, yakni Rp 13.000 per kilogram.
Kunjungan kerja Mentan Amran ke Alor pada Sabtu (8/8/2026) ini merupakan respons cepat terhadap keluhan yang sempat viral. Sebelumnya, Adriano Padama, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro (UNDIP) yang berasal dari Alor, mengungkapkan kondisi memprihatinkan di kampung halamannya. Ia menceritakan bagaimana harga beras di beberapa area Alor bisa melonjak drastis hingga Rp 25.000 bahkan Rp 30.000 per kilogram, terutama saat terjadi gangguan distribusi. Situasi ini tentu sangat memberatkan beban ekonomi warga.
"Kami batalkan acara rapat pimpinan di Jakarta. Kami langsung terbang dari Jakarta, dari Jawa Tengah, langsung ke Alor," tegas Amran, menunjukkan komitmen pemerintah. "Kami sudah lihat, semua permintaan kami penuhi di bawah naungan Kementerian Pertanian. Beras sudah aman, tersedia di gudang-gudang. Harganya kini Rp 13.000, sama dengan harga Jakarta. Masyarakat Alor tidak perlu lagi khawatir kesulitan beras."
Untuk menjaga stabilitas lebih lanjut, Mentan juga menginstruksikan Perum Bulog agar sigap melakukan operasi pasar kapan pun dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada batasan kuota untuk operasi ini, memastikan akses beras terjangkau tetap tersedia. Secara lebih luas, pemerintah telah mengalokasikan kuota bantuan pangan untuk seluruh wilayah NTT hingga 1.200 ton, sebuah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan regional.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kabupaten Alor periode Maret hingga Juli 2026 telah mencapai 764.070 kg. Penyaluran ini dilakukan melalui berbagai kanal, meliputi Rumah Pangan Kita (RPK) dengan 356.470 kg, pengecer di pasar rakyat sebanyak 352.150 kg, serta melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang mendistribusikan 55.450 kg.
Selain SPHP, pemerintah juga mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam bentuk bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Secara nasional, hingga 31 Juli 2026, realisasi penyaluran bantuan pangan telah mencapai 662.867.840 kg beras dan 132.573.568 liter minyak goreng, mendekati 99,70% dari target penyaluran kepada 33,24 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). (Foto: Heri Purnomo/eranusantara.co)
Khusus untuk Provinsi NTT, penyaluran bantuan pangan tahap pertama telah terealisasi 100% kepada 837.612 PBP, setara dengan 16.752.240 kg beras. Di Kabupaten Alor sendiri, bantuan pangan telah tersalurkan sebanyak 746.000 kg. Jika digabungkan dengan realisasi SPHP beras, total CBP yang telah digelontorkan pemerintah untuk masyarakat Alor mencapai sekitar 1,5 juta kg (764.000 kg SPHP + 746.000 kg bantuan pangan).
Untuk periode Juli-September 2026, Kabupaten Alor kembali memperoleh alokasi bantuan pangan bagi 37.338 PBP. Alokasi berkelanjutan ini menjadi instrumen vital dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan pokok, khususnya di wilayah kepulauan yang seringkali menghadapi tantangan logistik. Melalui sinergi antara Bapanas dan Bulog, pemerintah berkomitmen penuh untuk terus memperkuat intervensi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memastikan setiap warga, termasuk di daerah terpencil, dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau dan pasokan yang memadai.
Editor: Rockdisc
