EraNusantara – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara terang-terangan mengakui bahwa ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala besar bukan lagi sekadar wacana, melainkan potensi nyata yang membayangi lanskap ketenagakerjaan Indonesia. Peringatan ini muncul di tengah serangkaian insiden yang memicu kekhawatiran serius, mulai dari penutupan pabrik keramik hingga rencana relokasi dua pabrik komponen otomotif vital ke luar negeri.
Isu ini bukan tanpa dasar. Yassierli menyoroti kasus penutupan pabrik keramik di Bekasi yang dipicu oleh kelangkaan dan lonjakan harga gas industri. "Contohnya industri keramik, ada kelangkaan gas, dan seterusnya, itu berpotensi (PHK)," ujarnya usai Rakernas KSPI di Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2026). Di sisi lain, bayangan PHK massal juga datang dari sektor otomotif. Rencana pemindahan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam mengancam ribuan pekerjaan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Menanggapi situasi genting ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI Jamsos) menyatakan kesiapsiagaan. "Kami punya semacam dashboard untuk memantau kondisi dan isu yang berkembang. Ini memungkinkan kami melihat sejauh mana isu itu telah berkembang," jelas Yassierli. Pemantauan ini krusial untuk menentukan langkah mitigasi, mulai dari penyelesaian bipartit antara perusahaan dan buruh, intervensi mediator yang diturunkan langsung, hingga advokasi lintas kementerian jika masalahnya berakar pada kebijakan pemerintah. Namun, Yassierli menegaskan bahwa penanganan setiap kasus PHK akan bersifat case by case, disesuaikan dengan kompleksitas masalahnya.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Ia mengungkapkan bahwa relokasi dua pabrik komponen otomotif berinisial PT J dan PT S yang berafiliasi dengan Jepang berpotensi merumahkan sekitar 7.000 buruh. PT J, dengan total 7.000 karyawan, diperkirakan akan mem-PHK setidaknya 4.000 di antaranya. Sementara PT S, yang memiliki sekitar 4.000 karyawan, berpotensi mem-PHK 3.000 pekerja, meskipun ia sedikit ragu angka final akan setinggi itu.
Angka yang tak kalah mengerikan juga datang dari sektor keramik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, memprediksi 55.000 buruh terancam PHK dalam waktu dekat, maksimal 10 hari ke depan, akibat masalah gas industri. "Dua pabrik anggota saya yang terbesar di Bekasi telah memastikan akan menutup operasionalnya, yaitu Granito, segera menyusul Milenium Keramik dan Mulia Keramik, karena gas industri," tegas Andi Gani.
Ia menyoroti kenaikan harga gas industri yang melambung drastis dari US$6 menjadi US$23 per MMBtu sebagai pemicu utama yang memberatkan dunia usaha. Andi Gani khawatir jika masalah tersebut tak segera diselesaikan, gelombang PHK bisa semakin meluas hingga ke industri lain seperti tekstil yang juga sangat bergantung pada pasokan gas industri.
Situasi ini menuntut respons cepat dan komprehensif dari pemerintah. Tanpa intervensi yang tepat dan solusi jangka panjang, badai PHK yang diperingatkan Menaker Yassierli bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan pahit bagi puluhan ribu keluarga pekerja di Indonesia, menciptakan gejolak sosial dan ekonomi yang signifikan. eranusantara.co akan terus memantau perkembangan isu krusial ini.
Editor: Rockdisc