Eranusantara.co – Gelombang optimisme menyelimuti sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia setelah mencatatkan kinerja ekspor yang luar biasa. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, transaksi ekspor dari program "UMKM Bisa Ekspor" berhasil menembus angka fantastis US$ 347 juta, atau setara dengan Rp 6,21 triliun, dengan asumsi kurs Rp 17.900 per dolar AS. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mengukuhkan posisi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional yang semakin mendunia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan capaian membanggakan ini dalam sebuah acara di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Ia menyoroti peran krusial jaringan atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) yang tersebar di 33 negara, dengan total 46 perwakilan. Jaringan diplomatik ekonomi ini menjadi jembatan vital bagi para pelaku UMKM untuk bertemu langsung dengan calon pembeli dari berbagai belahan dunia, membuka akses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau.
"Tahun lalu, total transaksi ekspor UMKM melalui program ini mencapai US$ 134,8 juta. Sungguh luar biasa melihat peningkatan drastis hingga US$ 347 juta hanya dalam delapan bulan pertama tahun ini," ujar Mendag Budi. Ia menambahkan bahwa sebagian besar UMKM yang terlibat dalam program ini merupakan eksportir pemula. Tujuan utama program ini adalah mendemokratisasi ekspor, memastikan bahwa kesempatan untuk menembus pasar global tidak lagi didominasi oleh perusahaan besar saja, melainkan juga terbuka lebar bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Selain menggenjot ekspor, Kementerian Perdagangan juga aktif mendorong UMKM untuk memperkuat penetrasi pasar domestik melalui ritel modern. Salah satu inisiatif strategis adalah fasilitas sertifikasi barcode produk pangan kemasan dan perawatan kecantikan, hasil kolaborasi dengan GS1 Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal, sekaligus mempersiapkan mereka untuk standar global.
Mendag Budi menjelaskan bahwa kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) telah membuahkan hasil nyata. "Kita bisa melihat sekarang banyak sekali produk-produk lokal kita yang berkualitas tinggi sudah terpampang di rak-rak ritel modern," tuturnya. Pada tahap awal, sebanyak 50 UMKM telah melalui proses kurasi ketat untuk mendapatkan sertifikasi barcode ini, memastikan produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan.
Sertifikasi barcode ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah alat penting yang mempermudah layanan, penyimpanan, dan distribusi produk. Dengan barcode, efisiensi logistik meningkat, dan produk UMKM dapat bersaing lebih baik. Syarat utama bagi UMKM untuk mendapatkan fasilitas ini adalah produk mereka harus memiliki daya saing yang kuat dan kualitas yang terjamin. "Konsumen memiliki standar, dan ritel juga memiliki standar. Jika produk tidak memenuhi standar tersebut, tentu konsumen tidak akan tertarik," tegas Mendag Budi, menekankan pentingnya kualitas dalam setiap produk.
Sebagai puncak dari upaya promosi perdagangan, Indonesia akan kembali menggelar Trade Expo Indonesia (TEI) pada 14-18 Oktober mendatang di ICE BSD. Acara berskala internasional ini menjadi ajang strategis bagi pelaku usaha Indonesia untuk memamerkan produk-produk unggulan dan menjalin kemitraan bisnis dengan pembeli dari seluruh dunia. Hingga saat ini, sebanyak 5.400 pembeli asing telah mengonfirmasi kehadiran mereka, dan Kementerian Perdagangan optimis jumlah ini akan terus bertambah.
Meskipun target transaksi TEI tahun ini ditetapkan sebesar US$ 17,5 miliar, sedikit di bawah capaian TEI 2025 yang mencapai US$ 22,8 miliar dengan 8.045 pembeli, Mendag Budi tetap yakin bahwa TEI 2026 akan menjadi platform sukses yang memperkuat posisi Indonesia di kancah perdagangan global. Berbagai program dan fasilitas yang digulirkan pemerintah, baik untuk ekspor maupun pasar domestik, menjadi bukti nyata komitmen untuk terus memberdayakan UMKM, menjadikannya pilar utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
