Eranusantara.co – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga berbagai pihak yang masih terlibat dalam praktik penyelewengan dan korupsi. Dalam sebuah pernyataan tegas, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi bagi mereka yang enggan melakukan pembenahan internal atau "bersih-bersih" dari praktik ilegal.
Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif serta penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali kawasan hutan tahap VIII yang berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi kepada lembaga-lembaga yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam memberantas korupsi, sebagaimana yang telah dirintis oleh Satgas PKH.
Namun, di balik apresiasi tersebut, terselip ancaman serius bagi mereka yang masih mencoba bermain di zona abu-abu. Prabowo menyatakan bahwa bagi pihak-pihak yang menutup mata terhadap kesalahan dan enggan melakukan reformasi diri, pemerintah hanya tinggal menunggu waktu untuk mengambil tindakan hukum yang tegas. "Yang tidak mau membersihkan diri, tunggu waktunya saja. Karena kita tidak akan berhenti dan tidak akan ragu-ragu," tegasnya dengan nada bicara yang lugas.
Presiden juga memberikan jalan keluar bagi mereka yang merasa telah melakukan kesalahan atau penyimpangan. Ia menyarankan agar para pelaku segera mengakui perbuatannya dan mengembalikan aset atau dana negara yang telah diperoleh secara tidak sah. Menurut Prabowo, pengakuan jujur dan pengembalian kerugian negara dapat menjadi pertimbangan penting dalam proses hukum, terutama dalam meringankan hukuman.
Ia mendorong para pelaku untuk berani mengambil peran sebagai justice collaborator. Dengan bersikap kooperatif, mengakui kekhilafan, dan membantu mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas, para pelaku dapat menunjukkan itikad baik kepada negara. "Lebih baik saudara bersihkan diri, tertibkan diri, pengakuan dosa, cepat-cepat lapor. Jadi saudara bisa menjadi justice collaborator," ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pengakuan dosa dan kerja sama ini akan menjadi poin penting dalam keputusan hakim sebagai faktor yang meringankan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kembalinya aset-aset negara yang hilang ke kas negara secara lebih cepat. Jika mereka bersikap kooperatif, mereka juga tidak akan menjadi target pengejaran intensif dari 12 lembaga yang tergabung dalam Satgas PKH.
Meski demikian, Presiden memberikan peringatan terakhir bagi mereka yang mencoba melakukan perlawanan secara terselubung. Ia menyoroti adanya potensi taktik "perlawanan diam-diam" atau sabotase dari dalam sistem yang berpura-pura patuh namun sebenarnya menghambat proses pembersihan. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bisa dikelabui oleh taktik semacam itu.
"Kalau mau main-main taktik, perlawanan diam-diam, deep state, pura-pura patuh tapi menghalangi, ya, sabotase dari dalam, kita bukan bodoh. Saya menahan diri, saya memberi kesejukan. Tapi saya kira kita sudah dalam tahap tidak mau lagi terlalu banyak kompromi," pungkasnya. Melalui ultimatum ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa era kompromi terhadap praktik korupsi telah berakhir.
