Eranusantara.co – Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp 319 triliun. Angka ini setara dengan 1,24% dari Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan bahwa kondisi keuangan negara masih dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah. Defisit ini terjadi karena total belanja negara melampaui penerimaan yang berhasil dihimpun.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Jumat (9/10/2026), menegaskan bahwa defisit yang terjadi sesuai dengan desain awal APBN. "Defisit saat ini 1,2% dari PDB. Jadi, ini on track," ujarnya. Suahasil menjelaskan bahwa APBN memang sengaja dirancang defisit dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat belanja bagi masyarakat dari waktu ke waktu. Ia menambahkan, pada akhir Agustus 2026, defisit APBN berada di angka 0,9% PDB atau sekitar Rp 240,1 triliun, yang juga menunjukkan konsistensi dengan target.
Secara lebih rinci, pendapatan negara hingga September 2026 tercatat sebesar Rp 2.341,5 triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan 25,5% secara tahunan. Kontribusi terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.607,6 triliun, tumbuh 24,1%. Selain itu, kepabeanan dan cukai menyumbang Rp 240,1 triliun dengan pertumbuhan 8,5%, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melesat 41,7% menjadi Rp 492,3 triliun. Pertumbuhan pendapatan ini menjadi indikator positif pemulihan ekonomi dan efektivitas kebijakan fiskal.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun, atau sekitar 69,2% dari target APBN yang dipatok Rp 3.842 triliun. Angka ini tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja negara ini terbagi menjadi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.061,3 triliun, yang mencakup belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 1.069,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 991,9 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah terealisasi Rp 599,2 triliun, mencapai 82,4% dari target APBN.
Pemerintah menargetkan defisit APBN akan mencapai 2,8% dari PDB pada akhir tahun 2026. "Hari ini akhir September 1,2%, nanti kita akan menuju di akhir tahun 2,8%. Ini adalah perjalanan APBN," jelas Suahasil, menunjukkan proyeksi yang terukur dan terencana.
Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah juga melakukan penarikan utang baru. Hingga September 2026, utang baru yang ditarik mencapai Rp 494,3 triliun. Angka ini setara dengan 59,4% dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 832,2 triliun. Meskipun demikian, Suahasil menilai pembiayaan utang ini tetap terjaga dan berada dalam jalur yang aman. Ia juga membandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana pembiayaan utang mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN Rp 775,9 triliun, menunjukkan bahwa tahun ini realisasi utang lebih rendah.
Mayoritas utang baru tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 497,5 triliun, atau 62,2% dari target APBN Rp 799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan dari pinjaman masih mencatatkan angka negatif sebesar Rp 3,2 triliun. Suahasil menekankan bahwa penerbitan SBN dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan kondisi pasar global dan domestik. "Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," imbuhnya.
Strategi pemerintah dalam menerbitkan SBN juga bersifat oportunistik. Suahasil menjelaskan, jika kondisi pasar sedang bagus, pemerintah akan memanfaatkan momentum tersebut untuk menerbitkan SBN. Namun, jika kondisi pasar kurang mendukung, pemerintah akan melakukan penyesuaian. Pendekatan ini memastikan bahwa pembiayaan utang dilakukan secara efisien dan dengan biaya yang optimal bagi negara.
