Eranusantara.co – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan adanya penyesuaian signifikan pada alokasi dana untuk Badan Gizi Nasional (BGN). Anggaran BGN mengalami efisiensi sekitar Rp 38 triliun, mengubah pagu anggaran efektifnya menjadi Rp 229 triliun dari angka sebelumnya. Langkah ini disebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang lebih luas, namun tetap menekankan pada pencapaian target dan hasil program yang optimal.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto, menjelaskan bahwa pada awal tahun, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BGN tercatat sebesar Rp 268 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu dan peninjauan kebijakan fiskal, terjadi penyesuaian yang berujung pada pemangkasan sebesar Rp 38 triliun. "Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu Rp 268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp 229 triliun, jadi sekitar Rp 38 triliun sudah menjadi efisiensi," ungkap Sudarto dalam sebuah konferensi pers APBN KiTA di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Meskipun terjadi efisiensi, Sudarto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk mendukung berbagai inisiatif perbaikan yang dilakukan oleh BGN. Menurutnya, fokus utama bukan sekadar pada penghematan anggaran, melainkan pada bagaimana program-program yang dijalankan BGN dapat secara efektif mencapai target dan memberikan dampak positif sesuai harapan. "Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN, dan tentunya fokusnya tidak sekadar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program perbaikan yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan," tambahnya, menggarisbawahi pentingnya efektivitas program di atas angka semata.
Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran untuk program ini telah mencapai Rp 153,2 triliun. Program MBG juga dilaporkan telah berhasil menjangkau 57 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menunjukkan skala dan jangkauan intervensi gizi yang masif. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, turut mengkonfirmasi capaian ini dalam kesempatan yang sama. "Khusus program Makan Bergizi Gratis, misalnya kalau ditanya nih 57 juta penerima, akhir September, Rp 153,2 triliun," ujarnya, menyoroti keberhasilan program dalam menjangkau masyarakat luas.
Kebijakan efisiensi anggaran ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Meskipun pagu anggaran berkurang, semangat untuk meningkatkan kualitas gizi nasional tidak surut. Kemenkeu dan BGN diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa program-program esensial tetap berjalan tanpa hambatan berarti. Pengawasan ketat terhadap implementasi program akan menjadi kunci untuk menjamin bahwa target gizi dan kesehatan masyarakat tetap tercapai, bahkan dengan sumber daya yang lebih efisien.
Langkah penyesuaian anggaran ini juga menjadi momentum bagi BGN untuk terus berinovasi dalam merancang dan melaksanakan program-program gizi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan fokus pada efektivitas dan hasil nyata, diharapkan BGN dapat terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui perbaikan status gizi, meski dengan alokasi dana yang telah disesuaikan.
