Eranusantara.co – Ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga menyentuh angka 8 persen kini menjadi sorotan tajam para pelaku industri. Meski target tersebut dinilai optimistis, sejumlah pihak mengingatkan bahwa angka tersebut tidak akan tercapai hanya dengan retorika, melainkan butuh terobosan kebijakan yang nyata dan berani.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyatakan dukungannya terhadap visi besar pemerintah tersebut. Namun, HKI menekankan bahwa kawasan industri harus diposisikan sebagai mesin utama yang menggerakkan investasi, hilirisasi, ekspor, hingga penciptaan lapangan kerja secara masif. Tanpa adanya percepatan pada sektor ini, target pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sulit untuk direalisasikan.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan bahwa kunci utama dalam memenangkan persaingan global adalah kecepatan. Menurutnya, investor internasional saat ini tidak hanya melirik besarnya insentif fiskal atau luasnya lahan, tetapi juga sangat mempertimbangkan seberapa cepat sebuah keputusan diambil dan seberapa pasti regulasi yang ada.
"Dalam dunia investasi, kecepatan adalah faktor penentu. Kita tidak boleh kehilangan peluang emas hanya karena terjebak dalam proses administrasi yang panjang dan berlarut-larut. Setiap keterlambatan investasi berarti penundaan penciptaan lapangan kerja dan hilangnya potensi penerimaan negara," ujar Ma’ruf dalam keterangan resminya.
Sebagai solusi konkret, HKI mendorong pemerintah untuk segera menerapkan mekanisme fast-track approval atau jalur cepat bagi pengajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Mekanisme ini diusulkan bagi proyek-proyek yang sudah memiliki kesiapan lahan, infrastruktur, serta komitmen investasi yang jelas. Dengan adanya batas waktu pelayanan yang terukur, diharapkan tidak ada lagi ketidakpastian dalam proses perizinan.
Lebih lanjut, HKI menyarankan agar Indonesia mencontoh keberhasilan negara tetangga seperti Vietnam dan China. Vietnam dikenal sangat agresif dalam menawarkan kemudahan administrasi yang terintegrasi serta insentif pajak yang sangat kompetitif bagi sektor-sektor prioritas. Sementara itu, China sukses membangun ekosistem rantai pasok yang kuat melalui integrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah di kawasan ekonomi khusus mereka.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, HKI mengusulkan lima langkah strategis kepada pemerintah. Pertama, menyederhanakan proses evaluasi PSN dan KEK agar lebih transparan. Kedua, menerapkan sistem jalur cepat bagi proyek strategis. Ketiga, memperkuat koordinasi lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Keempat, meningkatkan daya saing fasilitas fiskal dan nonfiskal, termasuk kepastian energi dan logistik. Terakhir, memberikan kemudahan perluasan bagi kawasan industri yang sudah memiliki ekosistem mapan.
Melalui langkah-langkah berani ini, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam rantai pasok global, tetapi mampu menjadi pemain utama yang kompetitif di kancah internasional.
