EraNusantara – Industri peternakan ayam pedaging di Indonesia tengah menghadapi krisis serius. Para peternak melaporkan anjloknya harga ayam hidup di tingkat kandang secara drastis, bahkan mencapai titik terendah Rp 13.000 per kilogram. Situasi ini memicu keprihatinan mendalam di kalangan pelaku usaha, terutama peternak mandiri yang kini terancam gulung tikar.
Menurut Asep Saepudin, perwakilan dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), penurunan harga ini bukanlah fenomena baru, melainkan telah berlangsung sejak April 2026, dengan harga sempat berada di kisaran Rp 18.000/kg. "Ini sudah menjadi musibah besar bagi kami. Di Jawa Barat, harga bahkan sudah menyentuh Rp 13.000-14.000/kg. Ini adalah kondisi terburuk yang pernah kami alami," ungkap Asep kepada eranusantara.co pada Sabtu (27/6/2026).
Ironisnya, di saat harga jual anjlok, Harga Pokok Produksi (HPP) ayam justru melambung tinggi, mencapai Rp 22.000-23.000/kg. Kesenjangan ini menciptakan kerugian besar bagi peternak, yang disebabkan oleh kenaikan biaya bahan baku pakan dan operasional. Penurunan daya beli masyarakat turut memperparah keadaan, mengakibatkan penumpukan pasokan ayam di kandang. Asep menambahkan, hampir seluruh sentra produksi ayam di Indonesia kini menghadapi kondisi oversupply yang signifikan.
"Jawa Tengah mengalami kelebihan pasokan yang luar biasa, begitu pula Banten dan Jawa Barat. Ini mengindikasikan bahwa produksi melebihi kebutuhan lokal tanpa adanya pengawasan yang memadai," jelas Asep. Ia melanjutkan, "Ayam dari Jawa Tengah yang oversupply akhirnya dikirim ke Jawa Barat, yang kemudian juga memasok ke Jakarta. Bahkan Lampung pun terkadang mengirim ayam hidup ke wilayah kami, sementara kami kesulitan untuk memasarkan produk kami ke sana."
Situasi ini semakin diperparah dengan liburnya anak sekolah, yang berimbas pada penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun penyerapan dari MBG dinilai tidak terlalu besar, Permindo mendesak pemerintah untuk kembali memasukkan daging ayam sebagai komponen dalam program bantuan sosial (bansos). Asep mengingatkan, sebelumnya pernah ada program bansos yang menyalurkan ayam dan telur kepada sekitar 1,5 juta penerima. Jika program serupa diaktifkan kembali, diperkirakan dapat menyerap sekitar 1,5 juta ekor ayam per penyaluran, sangat membantu mengurangi oversupply.
Permindo secara tegas meminta pemerintah untuk segera turun tangan. Peternak mandiri merasa tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk memaksa pengepul membeli ayam sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional, yaitu antara Rp 21.000-25.000/kg. Intervensi pemerintah dianggap krusial untuk menstabilkan harga di tingkat peternak.
"Peternak berada dalam dilema yang sangat sulit," kata Asep. "Dengan modal yang terbatas, mereka terpaksa menjual ayam dengan harga sangat rendah untuk menutupi biaya pakan. Jika tidak dijual, ayam akan terus membesar, dan biaya pakan akan semakin membengkak. Namun, jika dijual, harga yang didapat sangat tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan, bahkan jauh di bawah HPP. Ini adalah situasi ‘makan buah simalakama’ bagi kami."
Selain itu, peternak juga menyuarakan agar investasi di sektor peternakan terintegrasi lebih difokuskan pada pembangunan pabrik pakan, bukan pembukaan peternakan baru. Mereka menyoroti kelonggaran izin pembangunan kandang baru oleh pemerintah daerah. "Investasi kandang terus bertambah. Perusahaan integrasi ini seringkali tidak hanya membangun pabrik pakan, tetapi juga kandang-kandang baru, yang sayangnya kurang terkontrol oleh pemerintah daerah," kritik Asep.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memperparah tekanan dan mengancam keberlangsungan usaha peternak mandiri di masa depan, bahkan berujung pada kebangkrutan massal. "Pemerintah daerah seharusnya memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan antara kebutuhan konsumsi lokal dengan total populasi ayam yang diproduksi di wilayahnya. Jangan mudah menerima setiap investasi baru tanpa pertimbangan matang. Jika tidak, ujung-ujungnya hanya akan membawa peternak pada jurang kebangkrutan," pungkas Asep, menyerukan tindakan nyata dari pemerintah.
Editor: Rockdisc
