EraNusantara – Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto terkait penyaluran bantuan beras 10 kilogram per bulan selama Juni dan Juli 2025. Sebanyak 18,3 juta keluarga penerima bantuan pangan ditargetkan, namun hingga kini baru 16,5 juta yang telah diverifikasi oleh BPKP. Yang menarik, Prabowo menekankan agar program bantuan ini tak sampai membuat harga gabah petani merosot.
Arief menjelaskan, "Presiden Prabowo menginstruksikan agar penyaluran bantuan beras 10 kg tidak menyebabkan penurunan harga gabah di tingkat petani. Oleh karena itu, penyaluran bantuan akan bersifat selektif, meskipun total penerima tetap 18,3 juta keluarga. Saat ini, baru 16,5 juta keluarga yang telah diverifikasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/6/2025).
Arief memastikan bahwa program bantuan ini dirancang agar tidak menekan harga gabah petani. Kerjasama dengan Kementerian Pertanian pun telah terjalin untuk memastikan hal tersebut. "Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. Ini merupakan keseimbangan yang penting antara hulu dan hilir," tambah Arief.
Untuk wilayah Indonesia Timur, seperti Papua, Maluku, dan NTT, penyaluran bantuan kemungkinan akan dilakukan sekaligus untuk dua bulan (Juni-Juli) guna efisiensi logistik. Bulog ditunjuk sebagai penyalur, dengan arahan khusus untuk memastikan kualitas beras yang didistribusikan. "Beras yang disalurkan harus berkualitas baik. Tidak boleh ada beras berkualitas rendah yang sampai ke masyarakat. Targetnya zero complain, meskipun itu tantangan yang berat," tegas Arief.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi basis data penerima bantuan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. NFA juga akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Satgas Pangan Polri, untuk mengawasi proses penyaluran. Program ini menjadi sorotan karena dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Editor: Rockdisc
