Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia tengah bergerak cepat menyusun langkah strategis guna menjaga stabilitas fiskal di penghujung tahun 2026. Fokus utama saat ini adalah menambal defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diproyeksikan menyentuh angka 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk mengatasi celah pembiayaan tersebut, otoritas keuangan telah menyiapkan serangkaian instrumen utang dan skema pinjaman internasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Suminto, mengungkapkan bahwa pemerintah masih memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk melakukan lelang surat utang pada kuartal keempat tahun ini. Strategi utama yang akan dijalankan adalah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara reguler guna memastikan kebutuhan pembiayaan negara tetap terpenuhi sesuai skenario yang telah ditetapkan.
"Saat ini, strategi kami adalah memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dengan skenario defisit 2,85 persen. Untuk menutup sisa kebutuhan di kuartal IV-2026, kami akan melakukan beberapa kali penerbitan instrumen utang," ujar Suminto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, sebagaimana dikutip pada Minggu (11/10/2026).
Secara teknis, pemerintah telah menjadwalkan 12 kali lelang SBN reguler yang akan dilaksanakan setiap hari Selasa. Agenda lelang ini terbagi secara proporsional, yakni terdiri dari enam kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selain instrumen reguler, pemerintah juga berencana merilis SBN ritel untuk menyasar investor domestik, melalui produk Saving Bond Retail (SBR) 015 untuk konvensional dan Sukuk Tabungan (ST) 017 untuk instrumen berbasis syariah.
Menariknya, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk melirik pasar internasional melalui penerbitan global bond atau SBN dalam valuta asing. Namun, langkah ini akan sangat bergantung pada dinamika pasar keuangan global yang saat ini masih fluktuatif. Suminto menegaskan bahwa segala persiapan dokumen hukum dan transaksi telah disiapkan agar pemerintah dapat bergerak cepat jika kondisi pasar memungkinkan.
Tak hanya mengandalkan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan opsi penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral maupun multilateral. Potensi dana segar yang siap dicairkan pada kuartal keempat ini diperkirakan mencapai angka US$ 1,8 miliar.
Hingga akhir September 2026, data menunjukkan pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 494,3 triliun. Angka ini mencakup sekitar 59,4 persen dari total target APBN yang sebesar Rp 832,2 triliun, di tengah kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp 319 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan catatan positif terkait manajemen utang ini. Ia menilai pembiayaan utang tahun ini masih berada dalam koridor yang terjaga, bahkan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp 502,9 triliun atau setara 64,8 persen dari target APBN.
"Kami sangat memperhatikan kondisi pasar SBN serta situasi ekonomi global secara mendalam agar pengelolaan utang tetap terkendali," pungkas Suahasil. Melalui kombinasi lelang SBN dan pinjaman program, pemerintah optimistis dapat menjaga ketahanan fiskal nasional hingga akhir tahun.
