Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan langkah ambisius untuk memperkuat posisi negara di pasar komoditas global melalui sektor perkebunan. Salah satu fokus utamanya adalah komoditas kelapa yang kini tengah menjadi primadona di pasar internasional. Tidak main-main, pemerintah telah menyusun rencana pengembangan kawasan kelapa atau Coconut Area Development Plan dengan target lahan mencapai 51.721 hektare pada tahun 2027 mendatang.
Rencana besar ini akan dibagi menjadi dua skema utama, yakni perluasan area baru seluas 42.721 hektare dan program peremajaan lahan atau replanting seluas 9.000 hektare. Untuk merealisasikan target tersebut, anggaran sebesar Rp154,58 miliar telah disiapkan guna mendukung seluruh rangkaian proses pengembangan di berbagai wilayah Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa urgensi pengembangan kelapa ini didorong oleh lonjakan permintaan dunia yang sangat tinggi. Menurutnya, nilai ekonomi kelapa saat ini telah melampaui nilai beberapa komoditas perkebunan lainnya. Fenomena ini terjadi karena kelapa kini tidak lagi sekadar bahan pangan tradisional, melainkan telah merambah ke industri gaya hidup global.
"Tren konsumsi dunia sedang berubah. Di negara-negara seperti Tiongkok, India, dan berbagai wilayah di Asia, penggunaan santan atau kelapa sebagai pengganti susu dalam minuman seperti kopi sedang meningkat pesat. Hal inilah yang membuat kelapa menjadi komoditas yang sangat diperebutkan," ujar Zulhas dalam rangkaian acara World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara.
Namun, tantangan besar menanti Indonesia. Sebagian besar tanaman kelapa milik petani rakyat saat ini sudah memasuki usia tua sehingga produktivitasnya menurun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan melakukan percepatan melalui penyediaan bibit unggul dengan varietas baru. Jika sebelumnya tanaman kelapa membutuhkan waktu enam hingga tujuh tahun untuk berbuah, varietas baru yang akan disebar diharapkan mampu berbuah dalam waktu tiga tahun saja. Langkah ini diambil agar Indonesia tidak tertinggal dari negara pesaing seperti Thailand.
Selain fokus pada produktivitas di hulu, pemerintah juga menekankan pentingnya strategi hilirisasi. Zulhas menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya berperan sebagai penyedia bahan baku mentah. Melalui kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan kementerian terkait lainnya, pemerintah ingin memastikan adanya nilai tambah melalui industri pengolahan di dalam negeri.
Program ini juga merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor pangan dan perkebunan rakyat sebagai prioritas nasional. Fokus pengembangan tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi secara khusus menyasar perkebunan rakyat yang mencakup komoditas kelapa, kopi, cengkeh, hingga cokelat.
Dengan rencana sebaran lahan yang mencakup Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua, pemerintah optimis bahwa pengembangan kelapa akan menjadi mesin ekonomi baru. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri kelapa dunia.
