Eranusantara.co – Pemerintah secara resmi telah menyiapkan skema bantuan pangan besar-besaran guna menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Sebanyak satu juta ton beras telah dialokasikan untuk disalurkan kepada 33,2 juta warga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 4. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata negara dalam meringankan beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa bantuan pangan untuk periode Oktober hingga Desember 2026 ini akan diberikan secara sekaligus. Setiap penerima manfaat dijadwalkan akan menerima total 30 kilogram beras. Saat ini, pemerintah tengah melakukan persiapan teknis terakhir dan menargetkan distribusi dapat dimulai pada pekan depan, segera setelah surat pelaksanaan resmi diterbitkan dan mendapatkan restu dari Presiden.
"Atas persetujuan Bapak Presiden, satu juta ton beras telah disiapkan untuk 33,2 juta penerima pada kelompok desil 1 sampai 4. Untuk periode tiga bulan ke depan, bantuan diberikan sekaligus sebesar 30 kilogram per orang. Prosesnya sedang berjalan dan kami optimis pekan depan bantuan sudah mulai dibagikan," ujar Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulkifli saat menghadiri agenda penyerahan bantuan pangan simbolis di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang masuk dalam daftar penerima bantuan agar tetap tenang. Ia memastikan bahwa anggaran dan stok pangan untuk tiga bulan ke depan sudah aman dan proses birokrasi penyalurannya tengah dikebut.
Selain bantuan sosial langsung, pemerintah juga memperkuat keterjangkauan pangan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dalam program ini, beras SPHP dipasarkan dengan harga terjangkau, yakni Rp12.500 per kilogram. Pemerintah bahkan telah menyetujui tambahan alokasi satu juta ton beras SPHP yang akan tersedia hingga Maret 2027. Tak hanya beras konsumsi, pemerintah juga menambah alokasi 150 ribu ton jagung pakan hingga akhir tahun 2026 untuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan masa paceklik.
Zulkifli menekankan betapa krusialnya menjaga selisih harga yang tipis bagi masyarakat kecil. Menurutnya, meskipun selisih harga terlihat kecil, hal tersebut sangat berdampak pada daya beli keluarga. "Selisih harga Rp2.500 mungkin tampak sepele, namun sangat berarti bagi keluarga prasejahtera. Kenaikan harga sedikit saja, misalnya Rp500, bisa terasa sangat berat bagi ibu-ibu dalam mengatur dapur," tambahnya.
Di Sulawesi Tenggara sendiri, efektivitas penyaluran bantuan menunjukkan angka yang cukup positif. Pada periode Juli-September 2026, realisasi penyaluran bantuan di wilayah tersebut mencapai 97,42 persen dari total 324.272 penerima. Di Kota Kendari secara spesifik, tingkat keberhasilan penyaluran juga menyentuh angka 97,31 persen.
Melalui koordinasi intensif antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, BULOG, dan pemerintah daerah, pemerintah berkomitmen memastikan bantuan ini tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat pasokan pangan nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.
