Eranusantara.co – Jakarta – Industri peternakan telur di Indonesia tengah menghadapi ancaman serius. Para peternak ayam petelur yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional (PPN) menyampaikan keluh kesah mereka di hadapan Komisi IV DPR RI, menggambarkan situasi pelik di mana biaya produksi terus melonjak tak terkendali, sementara harga jual telur di pasaran justru anjlok drastis. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu gelombang kebangkrutan massal di kalangan peternak rakyat, mengancam stabilitas pasokan pangan nasional.
Suardi, perwakilan dari PPN, menjelaskan bahwa komponen pakan merupakan beban terbesar dalam operasional peternakan, mencakup sekitar 75% dari total biaya produksi. Secara spesifik, jagung menyumbang 50% dari beban tersebut, sementara bungkil kedelai memegang porsi 25%. "50% beban produksi peternak itu ada di jagung. Satu hal yang tidak kalah penting adalah 25% itu berasal dari bungkil kedelai," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10/2026).
Lonjakan harga bahan baku pakan menjadi sorotan utama. Suardi merinci, harga normal bungkil kedelai yang sebelumnya berkisar Rp 7.200 hingga Rp 7.500 per kilogram, kini telah melonjak drastis mencapai Rp 9.900 bahkan Rp 10.000 per kilogram. Kenaikan signifikan ini terjadi terutama saat peternak membeli dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk melakukan importasi dan penjualan bahan pakan tersebut.
"Harga bungkil kedelai itu Rp 7.200 sampai Rp 7.500. Tapi hari ini kita bicara bungkil kedelai itu harganya Rp 9.900 sampai Rp 10.000. Sebuah lonjakan yang cukup tinggi," jelas Suardi, menyoroti disparitas harga. Ia menambahkan, jika bungkil kedelai diimpor langsung dari negara produsen seperti Argentina atau Brasil, harganya di Indonesia diperkirakan hanya sekitar Rp 8.500 hingga Rp 8.600 per kilogram untuk kedatangan di bulan November, meskipun ada kenaikan di pasar internasional. Namun, harga yang ditetapkan oleh BUMN justru jauh lebih tinggi, mencapai hampir Rp 10.000.
Selain bungkil kedelai, peternak juga mengeluhkan kenaikan harga bahan pakan lainnya seperti jagung dan katul. Untuk jagung, tidak hanya harganya yang melambung tinggi, tetapi ketersediaan pasokannya di pasar juga sangat terbatas. Dengan kondisi harga jagung yang rata-rata hampir Rp 8.000 per kilogram saat diterima peternak, komposisi harga pakan secara keseluruhan mencapai Rp 8.155 per kilogram. Angka ini jelas membebani peternak yang harus menanggung biaya operasional yang membengkak.
Ironisnya, kenaikan biaya modal pakan yang mencekik ini tidak diimbangi dengan harga jual telur di pasaran. Suardi mengungkapkan, harga jual telur justru mengalami penurunan drastis, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni Rp 26.500 per kilogram di tingkat kandang.
"Harga telur setelah bulan April sampai hari ini juga jauh di bawah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024… Kenyataan yang diterima oleh para peternak mulai bulan April sampai dengan hari ini masih jauh dari HAP tersebut, rata-rata di angka Rp 19.200-20.000 bahkan pada bulan Juni kemarin harga telur ada di titik nadir Rp 17.100," keluhnya.
Situasi ini menciptakan jurang kerugian yang dalam bagi para peternak. Suardi memaparkan, saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp 20.000 per kilogram, bahkan di Blitar sudah menyentuh Rp 19.000. Dengan harga pakan yang tinggi dan harga jual yang anjlok, peternak telah merugi antara Rp 5.000 hingga Rp 7.000 per kilogram selama enam bulan terakhir. Kerugian akumulatif ini telah mengikis modal dan mengancam kelangsungan usaha mereka.
Melihat kondisi yang semakin memburuk, para peternak ayam petelur sangat berharap mendapat perhatian serius dari DPR RI dan intervensi konkret dari pemerintah. Tanpa bantuan dan solusi yang cepat, mereka khawatir usaha peternakan rakyat yang telah menjadi tulang punggung pasokan telur nasional akan terpaksa gulung tikar. "Selama 6 bulan, kami merugi Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Itu adalah kondisi kami," tutup Suardi, menegaskan urgensi situasi yang mereka hadapi.
