Eranusantara.co – Pertumbuhan ekonomi sebuah negara sering kali menjadi indikator utama daya saing di kancah global. Namun, sebuah fakta menarik kini menjadi sorotan di kawasan Asia Tenggara. Saat Indonesia masih berjuang mempertahankan ritme pertumbuhan di angka 5 persen, tetangga serumpun, Vietnam, justru menunjukkan performa yang jauh lebih agresif dengan angka pertumbuhan mencapai kisaran 9 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa perbedaan mencolok ini bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor fundamental yang membuat Vietnam mampu melakukan "akselerasi" ekonomi yang jauh lebih kencang dibandingkan Indonesia. Salah satu pemicu utamanya adalah keberanian Vietnam dalam melakukan lompatan besar ke sektor-sektor masa depan.
Menurut Airlangga, Vietnam telah lebih dulu mengamankan posisi mereka di sektor digitalisasi, industri semikonduktor, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Hal ini menjadi daya tarik utama bagi investor global yang kini tengah mencari basis produksi teknologi tinggi.
"Jika kita ingin mengejar angka pertumbuhan 9 persen seperti Vietnam, Indonesia harus mulai berlari ke arah digitalisasi, semikonduktor, dan AI. Itulah daya ungkit yang sudah dimanfaatkan Vietnam lebih awal dari kita," ujar Airlangga dalam acara ‘BIG Downstream Insight’ di Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Airlangga memberikan analogi menarik mengenai struktur ekonomi menggunakan konsep eskalator. Ia menjelaskan bahwa ekonomi sebuah negara seharusnya bergerak naik secara bertahap, mulai dari sektor pertanian, kemudian naik ke sektor industri, hingga akhirnya mencapai puncak di sektor jasa modern dan digitalisasi. Masalahnya, Indonesia saat ini masih tertahan di level industri menengah dan belum berhasil melakukan lompatan ke level ketiga, yaitu sektor jasa digital yang lebih canggih.
Selain faktor teknologi, perbedaan skala infrastruktur pendukung investasi juga menjadi jurang pemisah yang lebar. Indonesia saat ini baru memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan total luas sekitar 24.000 hektare. Angka ini sangat kontras jika dibandingkan dengan Vietnam yang telah menyiapkan lebih dari 2 juta hektare kawasan ekonomi khusus.
Luasnya lahan ini didukung pula oleh kepastian hukum yang kuat dan kualitas pelayanan investasi yang sangat pro-bisnis. Vietnam dinilai lebih berani dalam memberikan jaminan kemudahan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya.
Dari sisi perdagangan internasional, Vietnam juga tampil lebih agresif. Mereka telah lebih dulu mengamankan perjanjian perdagangan bebas dengan pasar-pasar raksasa seperti Uni Eropa melalui skema CEPA. Selain itu, Vietnam juga mendapatkan perlakuan tarif dan non-tarif yang lebih menguntungkan dari Amerika Serikat dibandingkan Indonesia.
Kondisi ini membuat arus ekspor Vietnam melaju sangat cepat. Meski demikian, Airlangga mencatat bahwa Vietnam memiliki keterbatasan pada pasar domestik yang tidak sebesar Indonesia. Hal inilah yang memaksa para investor di Vietnam untuk fokus sepenuhnya pada strategi orientasi ekspor guna menggerakkan roda ekonomi mereka. Melalui catatan ini, Indonesia dituntut untuk segera melakukan transformasi struktural agar tidak tertinggal jauh di persaingan ekonomi regional.
