Eranusantara.co – Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah dengan meluncurkan program bantuan beras berskala besar. Sebanyak 33,2 juta jiwa yang tergolong dalam desil 1 hingga 4 akan menjadi penerima manfaat dari program ini, di mana setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Total beras yang disiapkan untuk inisiatif penting ini mencapai 1 juta ton.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya beras, bagi kelompok masyarakat yang paling rentan. Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat memantau proses penyaluran bantuan pangan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Selasa (6/10/2026), seperti dilansir dari Antara.
Menurut Zulhas, kebijakan ini muncul sebagai respons proaktif pemerintah di tengah fluktuasi harga beras yang cenderung meningkat belakangan ini. Selain itu, program ini juga merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat akar rumput. Persetujuan resmi terhadap kebijakan ini telah didapatkan melalui surat dari Menteri Sekretaris Negara, menyusul laporan yang disampaikan kepada Presiden.
Mengingat program bantuan pangan sebelumnya telah berakhir pada bulan September, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang dan memperluas cakupan penyalurannya. Bantuan beras kali ini akan diberikan secara berkelanjutan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Setiap penerima manfaat akan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan.
"Secara teknis, bantuan ini akan disalurkan sebanyak 10 kilogram per bulan untuk jangka waktu tiga bulan. Ada kemungkinan akan dirapel sekaligus untuk periode Oktober, November, dan Desember, sehingga total 30 kilogram akan diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat," jelas Zulhas, memberikan gambaran mengenai mekanisme distribusi.
Menko Pangan juga mendesak Perum Bulog dan pemerintah daerah untuk segera bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan ini. Kecepatan penyaluran sangat krusial, terutama mengingat tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini, seperti tingginya harga beras premium dan ketersediaan yang terbatas akibat banyak petani yang mengalami gagal panen. Musim kemarau panjang disebut-sebut sebagai penyebab utama di balik penurunan produksi pertanian.
Zulhas menambahkan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan Menteri Keuangan untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran. Diperkirakan, urusan administrasi terkait pencairan dana akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan. "Saya kira dalam satu atau dua minggu ke depan, Bulog sudah bisa memulai distribusi seluruh bantuan pangan yang telah saya sebutkan. Ini adalah kategori darurat, Pak, karena dampak musim kemarau," tegasnya, menggarisbawahi urgensi situasi.
Lebih lanjut, Zulkifli Hasan tidak lupa mengingatkan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, akan pentingnya sektor pertanian dan pangan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Ia mengajak para pemimpin daerah untuk terus mensyukuri dan memprioritaskan sektor ini demi menjaga stabilitas pangan di wilayah masing-masing, sebagai fondasi utama kemandirian dan ketahanan bangsa.
