Eranusantara.co – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan tegas menepis anggapan yang menyebut Indonesia berada dalam kondisi "gelap." Sebaliknya, ia mengemukakan sejumlah indikator ekonomi dan pencapaian signifikan yang menunjukkan bahwa Indonesia justru sedang berada dalam fase "terang," terutama dalam sektor pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah forum penting di Jakarta, menyoroti kemajuan yang telah dicapai negara.
Fokus utama bantahan Hashim adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras, sebuah capaian yang disebutnya melampaui target yang sebelumnya ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan tiga tahun lebih cepat dari perkiraan. Ia mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai sekitar 5,3 juta ton dan terus bertambah. Jumlah ini begitu melimpah, hingga kapasitas gudang milik pemerintah tidak mampu menampung seluruh cadangan beras yang ada, memaksa pemerintah untuk menyewa gudang milik swasta. Hashim mengklaim bahwa pencapaian ini merupakan yang pertama bagi Indonesia dalam kurun waktu 42 tahun terakhir.

"Ini adalah kali pertama Indonesia kembali mencapai swasembada beras dalam kurun waktu 42 tahun terakhir. Ini merupakan salah satu pencapaian besar kita. Maka dari itu, ketika ada yang menyebut Indonesia Gelap, jawabannya adalah tidak, Indonesia Terang. Kita berhasil melampaui target tiga tahun lebih cepat," ungkap Hashim dalam acara International Sustainability Forum yang berlangsung di Hotel Kempinski, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026).
Selain beras, pemerintah juga menargetkan swasembada kedelai dalam waktu tiga tahun ke depan. Langkah strategis ini diambil untuk semakin memperkuat stabilitas pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Hashim menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia secara mendasar sangat solid, menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Ia menambahkan, pemerintah juga telah menetapkan program food estate seluas 2 juta hektar di Papua, yang diklaim tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan, menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
Tidak hanya fokus pada produksi, pemerintah juga menetapkan kebijakan strategis sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani dalam negeri. Salah satu kebijakan krusial adalah kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah/beras sebesar 50%, dari semula Rp 4.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Di samping itu, harga pupuk juga dipangkas sebesar 20%, sebuah langkah yang sangat meringankan beban para petani.
Hashim menggarisbawahi bahwa peningkatan HPP dan pemangkasan harga pupuk ini telah berdampak signifikan pada tingkat kesejahteraan sekitar 120 juta rakyat Indonesia yang bergantung pada sektor pertanian, khususnya penanaman padi. Ia menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan mereka kini mencapai level tertinggi sejak era 1980-an, menunjukkan dampak positif yang nyata dari kebijakan pemerintah. Dengan berbagai capaian dan kebijakan pro-rakyat ini, Hashim optimis bahwa narasi "Indonesia Gelap" adalah pandangan yang keliru, dan sebaliknya, Indonesia sedang berada dalam jalur kemajuan yang terang.