Eranusantara.co – Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini, mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih inovatif, terutama dalam menarik investasi asing, guna mengatasi konsumsi masyarakat yang masih lesu. Menurut Didik, dalam situasi ekonomi saat ini, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan sosial yang bersifat inward looking dan menghabiskan dana pajak serta APBN secara kurang produktif.
Didik mengkritik bahwa program sosial yang berlebihan saat ini mencerminkan Indonesia sebagai salah satu negara sosialis terbesar di dunia. Meskipun argumen untuk kesejahteraan sosial tidak salah, ia memperingatkan bahwa jika kebijakan tersebut meleset dari tujuan pertumbuhan ekonomi, dampaknya bisa fatal. Ia mencontohkan Vietnam, yang telah bertransformasi dari negara komunis menjadi kapitalis atau state capitalism berorientasi pasar, berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8%.
Menurut Rektor Universitas Paramadina itu, Indonesia tidak akan pernah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 7-8% seperti yang sering dijanjikan jika terus menghindari kebijakan investasi dan ekspor. "Kuncinya sederhana, tiru saja Vietnam, yang kini berhasil mendorong perekonomiannya bertumbuh tinggi," tegas Didik.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia sejatinya pernah memiliki rekam jejak serupa. Pada pertengahan 1980-an, ketika Revolusi EDSA menggulingkan rezim Marcos di Filipina, Manila yang kala itu jauh lebih maju dari Jakarta dan kota-kota besar Asia Tenggara lainnya, mengalami ketidakstabilan. Akibatnya, investasi besar-besaran tumpah ruah keluar dari Filipina.
Indonesia, kala itu, jeli melihat peluang tersebut. Jakarta berhasil menampung luapan investasi yang hengkang dari Filipina. "Masalah di satu negara bisa menjadi peluang emas bagi negara lain. Indonesia dengan sigap mengambil kesempatan ketika peristiwa besar itu terjadi," kata Didik. Momentumnya sangat tepat karena Indonesia sedang gencar menarik investasi untuk membuat ekonominya lebih kompetitif dan berorientasi ekspor. Lingkungan bisnis dan investasi diperbaiki secara menyeluruh, birokrasi yang korup, seperti di bea cukai, dipangkas habis demi kelancaran ekspor dan impor barang.
Ekspor juga didorong dengan berbagai insentif, mulai dari fasilitas kredit hingga bantuan promosi non-finansial melalui kedutaan besar. Hasilnya, ekonomi Indonesia pada era 1980-an dan 1990-an berhasil tumbuh 7-8%. "Ini terjadi tidak lama setelah Indonesia digerogoti mega korupsi Pertamina di bawah Ibnu Sutowo, yang hampir membuat negara bangkrut pada 1979. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi yang terpuruk berhasil bangkit dengan pertumbuhan tinggi. Indonesia waktu itu kemudian dijuluki New Asian Tiger," papar Didik.
Peristiwa serupa, namun dengan skala yang lebih besar, menurut Didik, sedang terjadi saat ini di Timur Tengah. Kawasan yang berkembang sangat maju tersebut kini mengalami eskalasi ketegangan geopolitik yang fluktuatif dalam aspek keamanan dan pertahanan. Ketegangan semacam ini dapat mendorong sebagian investor untuk keluar atau setidaknya melakukan diversifikasi geografis. Meskipun Dubai, Abu Dhabi, atau Qatar belum mengalami eksodus investasi besar-besaran, pergerakan investasinya pasti melambat. Peluang pergeseran investasi akibat masalah geopolitik ini sebenarnya dapat menempatkan Indonesia sebagai penerima luapan investasi tersebut.
Memanfaatkan situasi tersebut, kawasan ekonomi khusus seperti Batam dan sekitarnya seharusnya dapat diposisikan sebagai alternatif investasi Asia yang aman, dekat dengan Singapura, dan menawarkan biaya yang lebih kompetitif. Jika pemerintah memilih fokus kebijakan untuk mengembangkan Batam, kawasan ekonomi ini sudah direncanakan maju mengikuti Singapura sejak 1980-an oleh Presiden ke-3 B.J. Habibie. Kini, Batam telah cukup maju dan berkembang lebih pesat dari kota-kota serta provinsi di sekitarnya.
Didik meyakini Batam dapat direncanakan untuk menjadi Dubai Kecil di Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Batam pada kuartal lalu mencapai 7% dan sangat dinamis karena interaksinya yang erat dengan Singapura yang sudah padat. "Kini publik melirik Batam karena rencana investor global akan memindahkan investasinya ke pulau ini. Batam akan menjadi salah satu pusat data center dunia, dan ini harus dipersiapkan dengan dukungan iklim bisnis yang sehat," papar Didik.
Batam terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan investasi pada tahun 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp 69,3 triliun. Dari sektor digital saja, investasi telah menyentuh angka Rp 8,56 triliun. Pemerintah juga sedang mendorong pengembangan kawasan Batam-Bintan-Karimun sebagai hub industri hijau yang terkait dengan kerja sama listrik bersih antara Indonesia dan Singapura.
Salah satu bukti konkret adalah rencana investasi raksasa Nvidia di Batam, yang bernilai sekitar US$4,5 miliar atau setara dengan Rp 80,55 triliun, untuk pengembangan infrastruktur pusat data kecerdasan buatan. Dengan masuknya satu investor besar dan signifikan seperti ini, investasi Batam berpotensi meningkat 2-3 kali lipat.
Di sisi lain, rencana pembangunan Kampus Nvidia DSX AI Factory sudah gamblang direncanakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, melibatkan kerja sama dengan Firmus Technologies dari Australia dan Day One dari Singapura. Target operasionalnya secara bertahap dimulai pada kuartal pertama tahun 2027 hingga 2028.
Bagi Didik, rencana-rencana tersebut akan sangat membantu ekonomi nasional bertumbuh lebih cepat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja dari yang dicapai sekarang. "Kuncinya adalah kebijakan investasi. Jika kepala naga sudah masuk dan percaya, maka badan dan ekornya akan segera ikut masuk. Rekor investasi yang tertinggal dari negara sekitar akan berubah jika Batam menjadi pusat baru data center bagi dunia," papar Didik.
Selain gempita dengan kebijakan mengolah sumber daya alam, Indonesia sudah saatnya perlu kebijakan investasi yang menarik teknologi tinggi seperti Nvidia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Didik percaya Batam bisa menjadi Dubai kecil di Sumatera karena sudah memiliki keunggulan sejak awal keberadaannya: strategis secara geografis, berimpit dengan kota global Singapura, dan berada di jalur pelayaran internasional. Dengan dinamika yang ada, dalam waktu dekat Batam bisa menjadi pintu masuk modal dari Timur Tengah dan Asia. Dari sisi insentif, Batam sudah memiliki free trade zone (FTZ) dengan fasilitas seperti pembebasan PPN, PPnBM, dan bea tertentu, sementara KEK menawarkan tax holiday, investment allowance, percepatan amortisasi, serta berbagai fasilitas kepabeanan lainnya.
