EraNusantara – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi solusi gizi bagi masyarakat, kini dihadapkan pada tantangan serius. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, baru-baru ini membuka suara mengenai akar masalah di balik maraknya kasus keracunan yang menimpa peserta program tersebut. Menurut Sudaryono, biang keladi utama bukanlah kesalahan proses masak semata, melainkan kondisi bahan makanan yang sudah rusak sejak awal, terutama pada komponen protein hewani.
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (17/9/2026), Sudaryono menjelaskan bahwa lauk pauk, khususnya yang berbahan dasar protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging beserta berbagai olahannya, menjadi penyumbang terbesar kasus keracunan. "Gangguan kesehatan yang kami temukan banyak sekali dipicu oleh rusaknya makanan, terutama lauk dan sayur. Dan mayoritas lauk tersebut didominasi oleh protein hewani," ungkap Sudaryono, menyoroti urgensi masalah ini.
Sudaryono menegaskan, kualitas bahan baku adalah fondasi utama keamanan pangan. Ia mengilustrasikan, "Percuma saja proses memasak dilakukan dengan sangat baik dan higienis, jika bahan baku yang digunakan sudah dalam kondisi busuk atau tidak layak konsumsi sejak awal, maka risiko keracunan tetap tidak dapat dihindari." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa masalah bukan terletak pada keterampilan juru masak, melainkan pada mata rantai pasokan bahan mentah.
Menyikapi temuan ini, BGN tidak tinggal diam. Langkah konkret telah diambil untuk memperketat pengawasan, termasuk pencatatan ketat terhadap setiap penerimaan barang di dapur-dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lebih jauh, BGN sedang mengembangkan sebuah platform ‘marketplace’ khusus untuk pengadaan bahan baku, terutama protein hewani. Inisiatif ini bertujuan ganda: memastikan kualitas bahan baku yang diterima sesuai standar dan mencegah praktik mark-up harga yang merugikan. "Kami ingin memastikan bahan baku, khususnya protein hewani yang memerlukan penanganan khusus ini, benar-benar berkualitas dan dibeli dengan harga yang wajar. Jangan sampai ada praktik di mana harga dibayar untuk kualitas A, namun yang datang justru kualitas D," tegas Sudaryono, menyoroti potensi penyelewengan dalam rantai pasok.
Selain fokus pada pengadaan, BGN juga gencar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG. Sudaryono mengungkapkan bahwa hampir separuh dari total dapur MBG sedang dalam proses pemeriksaan ketat, sementara sekitar 14.000 SPPG telah dinyatakan memenuhi standar. Bagi dapur yang terbukti tidak memenuhi ketentuan, BGN tidak segan untuk menangguhkan operasionalnya (suspend). "Jika setelah disuspend tidak ada perbaikan signifikan, kami tidak akan ragu untuk menutup operasional dapur tersebut secara permanen," pungkas Sudaryono, menunjukkan komitmen BGN dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi peserta program.
Editor: Rockdisc
