EraNusantara – Di balik geliat pertumbuhan ekonomi Indonesia, tersimpan sebuah kekuatan pendorong yang seringkali luput dari sorotan utama: peran vital perempuan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 secara gamblang menunjukkan bahwa mayoritas, tepatnya 64,5%, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air dikelola oleh kaum hawa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan nyata kontribusi signifikan mereka sebagai tulang punggung perekonomian.
Tak hanya di sektor UMKM, dominasi perempuan juga terasa kuat di ranah ekonomi kreatif, di mana 58,39% tenaga kerjanya adalah perempuan. Menyadari potensi luar biasa ini, Bank Indonesia (BI) terus mengintensifkan upaya perluasan ekonomi dan keuangan inklusif, khususnya bagi perempuan. Tujuannya jelas: memastikan keberdayaan mereka setara dalam berbagai aspek, mulai dari literasi keuangan, akses permodalan, pengembangan kapasitas, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menegaskan bahwa perempuan yang semakin berdaya akan menjadi katalisator kuat bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Lebih jauh, hal ini akan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Semakin luas akses dan kesempatan yang dimiliki perempuan, semakin besar pula dampaknya bagi perekonomian nasional secara berkelanjutan," ungkap Filianingsih, seperti dikutip eranusantara.co pada Jumat (21/8/2026).
Pentingnya sinergi lintas pemangku kepentingan dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan, menjadi sorotan utama Filianingsih. Baginya, pemberdayaan ekonomi perempuan adalah tugas kolektif. Pernyataan ini disampaikannya dalam gelaran Inclusion Talk bertajuk ‘Berdaya dan Sejahtera, Perempuan Bisa,’ yang merupakan bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di JICC, Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Women’s World Banking (WWB) meluncurkan sebuah kajian strategis berjudul ‘Menuju Model Bisnis Inklusif yang Responsif Gender: Pembelajaran dari Kelompok Subsisten di Indonesia.’ Kajian ini diharapkan menjadi panduan berharga bagi para pemangku kepentingan dan pegiat pemberdayaan perempuan untuk memperkuat sinergi dalam mendukung UMKM, khususnya yang dikelola perempuan.
Senada dengan Bank Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Arifah Fauzi, menekankan bahwa pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu kesetaraan, melainkan sebuah strategi pembangunan ekonomi yang inklusif. Menurut Arifah, perempuan harus mendapatkan akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, pengetahuan, teknologi, pasar, dan yang tak kalah penting, ruang pengambilan keputusan. Peningkatan akses ini, lanjutnya, akan membawa manfaat berlipat ganda bagi keluarga, masyarakat, dan perekonomian nasional.
"Keberhasilan pemberdayaan perempuan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendiri. Kita memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Arifah, menggarisbawahi pentingnya kerja sama. Bank Indonesia sendiri telah aktif mendorong pemberdayaan ini melalui Program Ekonomi dan Keuangan Inklusif kepada Kelompok Subsisten, yang mayoritas anggotanya adalah perempuan. Program yang telah berjalan sejak tahun 2021 ini kini telah direplikasi di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di berbagai daerah.
Kajian yang diluncurkan bersama WWB menjadi instrumen vital untuk memperkuat program tersebut agar semakin responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Penguatan program ini berfokus pada penerapan prinsip Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM), peningkatan representasi dan kepemimpinan perempuan, serta pemanfaatan teknologi digital yang adaptif dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia optimis dapat mengoptimalkan potensi perempuan sebagai motor penggerak utama menuju ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.
Editor: Rockdisc
