EraNusantara – Jakarta, sebuah gebrakan signifikan dalam upaya peningkatan penerimaan negara dan efisiensi birokrasi tengah digodok pemerintah. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini menyoroti potensi revolusioner dari implementasi Government Technology (GovTech) dalam memperluas jangkauan basis pajak nasional. Sistem terintegrasi ini diproyeksikan mampu menarik jutaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini belum tersentuh ke dalam ekosistem perpajakan formal.
Luhut menjelaskan, kunci dari strategi ini terletak pada integrasi data lintas kementerian dan lembaga yang diusung GovTech. Melalui penyatuan data yang komprehensif, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi puluhan juta UMKM yang saat ini masih berada di luar radar sistem perpajakan. Dengan estimasi jumlah UMKM mencapai 64 juta unit, potensi penambahan wajib pajak dari sektor ini sangatlah besar. "Ini krusial, sebab dengan GovTech, kami berharap 64 juta UMKM tersebut dapat turut serta berkontribusi melalui pembayaran pajak sebesar 0,5%," ungkap Luhut dalam sebuah kesempatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Peningkatan basis pajak ini, menurut Luhut, adalah langkah strategis untuk mendongkrak rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang saat ini masih stagnan di angka sekitar 9%. Target ambisius ditetapkan untuk mencapai 12% hingga 13%. Lebih jauh lagi, lonjakan penerimaan negara yang signifikan dari perluasan basis pajak ini membuka peluang emas untuk penyesuaian tarif pajak di masa mendatang, bahkan berpotensi menurunkannya. Visi ini telah disampaikan langsung oleh Luhut kepada Presiden Prabowo Subianto. "Jika skenario ini terwujud, tax ratio kita akan melesat dari kisaran 9% menjadi 12% atau bahkan 13%. Dengan penerimaan negara yang meningkat drastis, ada kemungkinan besar kita bisa mempertimbangkan penurunan tarif pajak di kemudian hari," jelasnya.
Tak hanya berfokus pada aspek penerimaan, Luhut juga melihat GovTech sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Data yang terkumpul secara komprehensif melalui platform ini dapat dioptimalkan untuk memfasilitasi pembentukan UMKM-UMKM baru. Inisiatif ini diharapkan mampu membuka keran lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan. "Data GovTech yang lengkap akan menjadi fondasi kuat untuk melahirkan UMKM-UMKM baru, sekaligus menciptakan lebih banyak kesempatan kerja," imbuh Luhut.
Luhut menambahkan, kemajuan implementasi GovTech patut diapresiasi. Saat ini, sekitar 80% sistem data pemerintah telah berhasil terhubung. Lebih dari itu, sebuah pencapaian historis telah terukir: untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia, data dari delapan kementerian dan lembaga kunci telah berhasil diintegrasikan dalam satu sistem terpadu, efektif sejak 1 Juni lalu.
Dengan visi yang jelas dan implementasi teknologi yang progresif, pemerintah melalui GovTech berupaya tidak hanya mengoptimalkan penerimaan negara, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, seperti yang dilaporkan oleh eranusantara.co.
Editor: Rockdisc
