EraNusantara – Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pusat perhatian setelah pagu indikatif anggaran yang fantastis, mencapai Rp 270 triliun untuk tahun 2027, terungkap ke publik. Namun, angka yang memukau ini ternyata belum final dan masih akan menjalani proses penyisiran ulang yang mendalam. Informasi krusial ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai rapat dengar pendapat (RDP) tertutup dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut, dengan angka spesifik Rp 270.201.499.678, merupakan alokasi yang tercantum dalam surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Angka ini diproyeksikan untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027. "Itu proses yang biasa ya," ujar Arumsari, menanggapi penetapan awal pagu anggaran yang tergolong besar tersebut.
Meski demikian, BGN menegaskan bahwa nominal triliunan rupiah ini bukanlah ketetapan akhir. Sepanjang sisa tahun 2026, BGN akan memfokuskan diri pada perbaikan tata kelola dan penyesuaian ulang sasaran penerima manfaat. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal dalam upaya peningkatan gizi nasional.
Dalam proses penyisiran anggaran ini, BGN membuka pintu lebar untuk masukan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan para pakar gizi. Arumsari mencontohkan, salah satu potensi perubahan signifikan adalah tidak lagi memasukkan anak-anak SMA dari keluarga mampu ke dalam daftar penerima program BGN.
Kebijakan refocusing ini diperkirakan dapat mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat dari daftar sebelumnya. Namun, Agustina belum bisa memastikan berapa besaran anggaran yang akan dihemat dari efisiensi ini, mengingat pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas masih akan dilakukan secara intensif.
"Nah kami meng-exercise lagi berapa sih kira-kira yang bisa kita efisienkan lagi," jelas Agustina. Ia kembali menekankan, "Sementara memang sekali lagi ini belum final, karena belum dibahas. Tapi kami masih akan terus membahas lah. Jadi kalau kita menggunakan angka-angka penerima manfaat menurut RPJMN. Nah itu kami exercise berapa nilainya menurut RPJMN 2027 berapa nilainya itu sedang kami exercise. Tapi tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus." Pernyataan ini menegaskan komitmen BGN untuk mencapai tujuan intervensi gizi dengan alokasi yang lebih terfokus dan efisien, demi kesejahteraan gizi masyarakat Indonesia.
Editor: Rockdisc
